Peran Ulama di Tubuh Kesultanan Banten


PERAN ULAMA DI TUBUH KESULTANAN BANTEN

PANDEGLANG, Dalam perkembangan kesejarahan Banten peran ulama sejak berdirinya Kesultanan Banten sangatlah menentukan. Bahkan berdirinya kesultanan Banten itu sendiri didahului dengan motif penyebaran agama dan menolak kehadiran Portugis. Pendiri kesultanan Banten pun, Syarif Hidayatullah, adalah seorang ulama yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Pangeran Hasanuddin, juga seorang da’i yang berhasil.

Penyerangan Banten ke Lampung dan Solebar pada masa Maulana Hasanuddin, penyerangan Palembang pada masa Sultan Muhammad dan juga penyerangan ke Pajajaran pada masa Maulana Yusuf, semuanya bermotifkan keagamaan, penyebaran agama Islam, di samping tidak menutup kemungkinan adanya motif ekonomi, motif kekuasaan, atau motif tambahan lainnya.

Dalam birokrasi kerajaan, dikenal adanya Kadhi (Hakim Agung) yaitu seorang ulama yang mempunyai kedudukan menentukan dalam setiap keputusan penting. Kadhi atau disebut juga Faqih Najmuddin selalu dimintai pendapatnya dan persetujuannya dalam setiap perjanjian yang dibuat Sultan. Kadhi-lah yang menjadi Wali Sultan dan penasehat pengangkatan pengganti sultan pada masa Sultan Muhammad, yang masih kecil. Bahkan dalam keadaan genting, ia menjadi pemimpin angkatan perang di samping jabatan tetapnya sebagai pemimpin keagamaan, misalnya pada masa Sultan Tirtayasa.

Keadaan demikian berlangsung sampai dikenalkannya sistem penjajahan oleh Belanda. Pemerintah kolonial berusaha untuk memisahkan antara urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, disesuaikan dengan prinsip yang dianutnya: sekularisme. Para ulama mengajarkan pada masyarakat bahwa penjajahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Menentang penjajah adalah perbuatan mulia dan wajib dilakukan setiap orang Islam, dan bahwa “mencintai tanah air adalah sebagian dari iman”. Maka apabila mati dalam peperangan melawan kesewenang-wenangan, dia mati sahid yang balasannya hanya surga. Keyakinan semacam ini tertanam pada setiap muslim yang taat kepada agamanya. Dengan demikian wajarlah apabila Banten yang dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa sebelah barat tidak pernah sepi dari pada perlawanan kepada penjajah. Dan benarlah bahwa nasionalisme Indonesia dimulai dengan nasionalisme Islam.

Pada masa awal kesultanan sampai dengan masa Sultan Ageng Tirtayasa, penguasa selalu bergabung dengan para ulama. Sehingga seluruh kebijaksanaan pemerintah mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Semenjak kompeni Belanda dapat menguasai politik pemerintahan Banten, maka untuk keamanan diri dan keluarganya, kaum elit birokrasi sedikit demi sedikit menjauhi kaum agama.

Merupakan satu kegembiraan tersendiri apabila mereka tidak dimasukkan kepada kelompok “fanatik”, yaitu orang-orang yang memakai “ukuran agama” dalam setiap tindakannya, dan, karenanya orang “fanatik” inilah yang dianggap berbahaya oleh penjajah.

Bagi para pejabat (yang sudah dipengaruhi “kuasa” penjajah), kesejahteraan rakyat tidaklah begitu diperhatikan, mereka hanya berlomba-lomba menyenangkan tuannya dengan memeras rakyat. Sehingga sangat jarang sekali perlawanan bersenjata tumbuh dari kalangan birokrasi ini. Hal demikian memang disengaja oleh pemerintah penjajah, untuk mengadu-domba pimpinan pribumi.

Penjajah merangkul penguasa-penguasa yang rakus dengan kekuasaan; dan dengan dalih mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka bekerjasama membendung pengaruh agama Islam. Dengan keadaan ini maka hanya kepada para ulamalah tumpuan rakyat untuk mengakhiri penderitaan mereka.

Meski pun akhirnya Belanda berhasil mengontrol sebagian besar daerah Banten, namun perlawanan rakyat yang dipimpin para ulama terus meningkat; bahkan pada abad ke-19 perlawanan bersenjata ini lebih meningkat lagi, sehingga dikatakan bahwa sepanjang abad ke-19 ini Banten sebagai tempat persemaian “kerusuhan” dan “pemberontakan”. Tidak ada satu pun distrik di Banten yang sepi dari perlawanan rakyat menentang penjajah Belanda.

Keadaan demikian sejalan dengan meningkatnya semangat kebangkitan Islam yang tumbuh di Timur Tengah, dan berkat semakin meningkatnya hubungan antara kedua daerah itu. Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, setiap tahun ribuan kaum muslimin Indonesia menunaikan ibadah haji ke Makkah.

Dari data yang diperoleh, dalam tahun lima puluhan dan enam puluhan, jamaah haji dari Indonesia rata-rata sekitar 1600 orang; dalam tahun tujuh puluhan jumlah itu meningkat menjadi sekitar 2600, sedangkan dalam tahun-tahun delapan puluhan (1879 – 1888) jumlah jemaah haji ini meningkat lagi menjadi 4968 (1887) orang.

Tidak sedikit di antara mereka, setelah sekian lama bermukim di tanah suci itu kembali ke tanah air dengan membawa kekuatan baru berupa ajaran Islam yang lebih murni. Lambat laun ajaran tauhid tersebut berhasil menggantikan kedudukan mistik dan sinkretisme yang selama ini menguasai Indonesia; dengan dimotori ulama-ulama inilah perlawanan umat Islam lebih bersemangat lagi.

Walaupun dalam teorinya pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem politik netral agama, tapi dalam praktek bertolak belakang; banyaknya kemudahan yang diberikan bagi pemeluk agama Kristen sebanding dengan tekanan-tekanan pada pemeluk Islam. Pada tahun 1859, Gubernur Jendral mengintruksikan agar selalu mengawasi setiap gerak-gerik ulama, terutama yang dianggap “fanatik” dan suka memberontak.

Dengan melihat bahwa hampir setiap perlawanan rakyat selalu digerakkan oleh ulama maka diadakanlah pembatasan, pengetatan dan pengawasan terhadap orang yang akan dan sudah haji. Dengan dalih untuk melindungi perjalanan jamaah haji ini, pemerintah kolonial mendirikan konsul di Singapura, Kalkuta, Kairo, dan Jeddah; melalui konsul-konsul itulah segala gerak-gerik jamaah haji dari Nusantara diawasi, sejak keberangkatannya sampai pulangnya dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya selama di Mekkah.

Di antara jamaah haji dari Banten ini banyak yang mukim di Mekah untuk memperdalam pengetahuan keislaman, dan akhirnya mereka pun banyak yang menjadi tokoh terkemuka mukmin asal Nusantara ─ dikenal dengan nama masyarakat Jawah. Melalui jamaah haji, yang merupakan orang pilihan di daerahnya kaum Jawah “memompakan” semangat perjuangan kebangkitan keagamaan dan politik, yang kemudian disebarkan kepada rakyat Banten. Dengan kenyataan ini Snouck Hurgronye menyatakan bahwa dari Mekah inilah perlawanan rakyat Nusantara dikontrol dan dimotori.

Salah seorang “kaum Jawah” yang terkenal dan berpengaruh asal Banten adalah Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani. Menurut tradisi, Nawawi adalah keturunan langsung dari Pangeran Sunyararas, putra Maulana Hasanuddin. Mulai dari usia 5 tahun, ia belajar ilmu-ilmu agama dari ayahnya, K.H. Umar, di daerah asalnya yakni di desa Tanara, Tirtayasa, Serang. Sepuluh tahun kemudian, setelah ayahnya meninggal, Nawawi melanjutkan belajar pada K.H. Sahal, seorang ulama terkenal di daerah Banten. Kemudian bertiga dengan saudaranya (Tamim dan Ahmad), mereka pergi ke Purwakarta untuk belajar pada Raden Haji Yusuf.

Pada usia yang masih muda, tiga bersaudara itu pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu keislamannya. Selama 30 tahun (1830 – 1860) Nawawi pun belajar pada Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sambulawesi, Nahrawi dan Abdul Gani Daghestani di Mekah. Selanjutnya, Syekh Nahrawi belajar pada Syekh Dimyati dan Muhammad Dahlan Khatib al-Hambali di Madinah. Dari ilmu-ilmu yang diperolehnya di perantauan ini, ia banyak menulis buku yang antara lain 115 buah judul yang sudah diterbitkan dalam bahasa Arab, dalam berbagai bidang ilmu. Dari prestasi keilmuannya ini Nawawi digelari Ulama al-Hijaz, Imam Ulama al-Haramain.

Pengaruh Syekh Nawawi al-Jawi al-Banteni ini sangat terasa dalam pergerakan nasional menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Melalui murid-muridnya yang datang ke Mekah, sewaktu ibadah haji, Syekh Nanawi memompakan semangat perjuangan. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah: K.H. Wasid (Cilegon), K.H. Khalil (Madura), K.H. Hasyim Asyhari (Jombang), dan K.H. Tb. Asnawi (Caringin).

Untuk menjaga dari pengaruh-pengaruh ajaran agama dan kebudayaan yang dibawa kolonial Belanda, para guru agama mendirikan pesantren, yaitu lembaga pendidikan agama, yang umumnya didirikan di tempat-tempat jauh dari keramaian kota. Di pesantren inilah para santri dididik untuk cinta agama dan semangat membela tanah air. Dalam beberapa dasawarsa, di Banten terdapat peningkatan fanatisme di kalangan masyarakat pesantren, dengan satu sikap bermusuhan dan agresif yang ditanamkan pada diri para santri terhadap penguasa kolonial beserta dan kaum priyayi yang dianggap sebagai antek penjajah.

Ketimpangan sosial, penderitaan rakyat, dan perlakuan yang tidak manusiawi dari penjajah dan antek-anteknya ini menimbulkan kebencian yang mendalam kepada penjajah. Alasan inilah yang memudahkan timbulnya banyak api pemberontakan di Banten walaupun dalam skala yang berlainan. Kerusuhan-kerusuhan kedaerahan terus bermunculan silih berganti, dan beberapa di antaranya berkembang menjadi pemberontakan yang sesunguhnya.

Dalam tahun 1808 dan 1809 terjadi pemberontakan oleh “bajolaut” di Teluk Merica dan di muara Cibungur menentang kerja paksa dan pembuatan pelabuhan di Ujung Kulon yang diberlakukan Daendels atas penduduk negeri. Di Cibungur, Caringin, timbul huru-hara, disambung dengan pemberontakan Pasir Peuteuy, Pandeglang, di bawah pimpinan Nuriman.

Kekacauan ini memaksa pemerintah kolonial pada tahun 1810 menobatkan kembali Sultan, dengan harapan dapat meredam pemberontakan yang dianggap karena ketidakpuasan rakyat terhadap pembubaran kesultanan ini; walaupun akhirnya tidak berhasil, dan pemberontakan rakyat terus berkobar. Bahkan pada tahun 1811 para pemberontak yang dipimpin oleh Mas Jakaria dapat menguasai hampir seluruh kota Pandeglang. Melalui pertempuran hebat akhirnya Mas Jakaria ini tertangkap dan dipenjarakan, tapi dalam bulan Agustus 1827 ia dapat melarikan diri untuk kembali menyusun kekuatan ─ yang dalam tahun itu juga ia kembali menyerbu kota Pandeglang.

Kerusuhan yang dipimpin oleh Ngabehi Adam, Haji Yamin, Ngabehi Utu dan Ngabehi Ikram, menimbulkan kerusakan dan kekacauan besar. Taktik gerilya yang dilancarkan pemberontak menyebabkan pasukan pemerintah kolonial benar-benar tidak berdaya. Pada tahun 1815 terjadi serangan besar dan pengepungan pada keraton Sultan di Pandeglang, dipimpin oleh Mas Bangsa, Pangeran Sane dan Nuriman atau dikenal dengan nama Sultan Kanoman. Meski pun pasukan pemerintah akhirnya dapat memukul mundur mereka, namun sebagian pasukan pemberontak dapat melarikan diri, yang kemudian menyusun kekuatan untuk mengadakan penyerangan kembali.

Situasi alam yang berbukit-bukit dan berhutan lebat mempersulit pasukan kolonial menumpastuntas pelawan ini, apalagi rakyat selalu membela mereka. Pada tahun 1818 dan awal 1819, Haji Tassin, Moba, Mas Haji dan Mas Rakka memimpin pemberontakan di Banten Selatan, dengan mengadakan perusuhan-perusuhan dan berhasil membunuh beberapa pejabat pamongpraja di Lebak. Demikian juga pada tahun 1820, 1822, 1825 dan 1827 yang dipimpin oleh Mas Raye, Tumenggung Muhammad dari Menes dan Mas Aria dibantu oleh beberapa pemuka agama. Walau akhirnya pemberontakan ini dapat dipadamkan namun sebagian dari mereka dapat mengobarkan pemberontakan baru. Demikian juga terjadi pemberontakan pada tahun 1832 dan 1833.

Pada tahun 1836 terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Nyai Gumparo (Nyai Gamparan). Meski pun pemberontakan ini dapat dipadamkan, namun pengikut-pengikutnya yang dapat meloloskan diri, tetap berusaha kembali meneruskan perlawanan. Tahun 1839 terjadi persiapan pemberontakan yang dipimpin oleh Ratu Bagus Ali (pada pemberontakan tahun 1836 dikenal dengan nama Kiyai Gede), Pangeran Kadli dan Mas Jabeng, putra Mas Jakaria. Atas usaha Bupati Serang, usaha pemberontakan itu dapat digagalkan. Tahun 1840 Mas Jamin dan pengikutnya, yang sebagian besar pernah ikut dalam pemberontakan tahun 1836 dan 1839, kembali mengadakan perlawanan bersenjata.

Dan walau pun akhirnya Mas Jamin dapat ditangkap pemerintah kolonial, para pengikutnya tetap meneruskan perlawanan. Pada tahun 1842, mereka berhasil membunuh seorang Belanda pemilik perkebunan nopal di Pandeglang. Tetapi mereka pun akhirnya dapat ditangkap dan di hukum buang. Namun ketika Mas Anom, Mas Serdang dan Mas Adong ─ yang kesemuanya anak Mas Jakaria ─ bergabung dengan sisa pasukan ini, maka pemberontakan berkobar lagi pada tahun 1845 yang dikenal sebagai Peristiwa Cikande Udik (Arsip Nasional, 1973: lvii).

Peristiwa itu bermula pada tanggal 13 Desember 1845 di mana kaum perusuh merebut rumah tuan tanah di Cikande Udik dan kemudian membunuh tuan tanah Kamphuys beserta istri dan kelima anaknya kecuali tiga anak lainnya diselamatkan oleh Mas Gusti Sarinten, salah seorang kepala perusuh, sedangkan semua orang Eropa di sekitarnya dibunuh. Jumlah perusuh bertambah sekitar 600 orang. Untuk menumpas pemberontakan itu, Residen segera meminta bantuan tentara dari Batavia. Mendengar akan adanya penyerangan penumpasan di Cikande ini, para pemberontak di daerah lain segera bangkit mengadakan perlawanan dan segera menguasai pos-pos militer di Warunggunung, Pandeglang dan Caringin.

Beberapa pemimpin pemberontakan yang dikenal dalam peristiwa ini ialah: Mas Endong, Mas Rila dari Cikupa dan Mas Ubid dari Kolle (kemenakan dan menantu Mas Jakaria), Kiyai Gede, Samini, Pangeran Amir dari Bayuku, Raden Yintan, Pangeran Lamir, dan seorang wanita bernama Sarinem. Peristiwa Cikande ini dapat dikatakan merupakan awal dari pemberontakan bersenjata yang terkoordinir dengan mengikutsertakan beberapa kelompok penentang di hampir seluruh daerah Banten (Kartodirdjo, 1985: 176).

Berhubung dengan banyaknya pemberontakan yang dilakukan rakyat Banten itu, pemerintah Belanda, di samping menyelesaikannya dengan cara kekerasan dan penuntutan-penuntutan di pengadilan kolonial, tetapi juga secara politik. Untuk mencegah jangan sampai meletus lagi perlawanan rakyat itu, pemerintah kolonial berusaha mengadakan perbaikan-perbaikan kehidupan sosial masyarakat.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah di Keresidenan Banten dari tahun 1846 hingga 1848 antara lain: menambah jumlah pegawai pribumi; menghapuskan jabatan asisten residen di Anyer; membentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pandeglang; memperluas saluran- irigasi; menyatukan kampung-kampung yang tersebar untuk memudahkan pengawasan; menghapuskan wajib tanam dan wajib kerja di perkebunan-perkebunan Eropa, terutama di daerah-daerah miskin.

Pada tahun 1839 Bupati Serang, Raden Adipati Jayakusumaningrat, dipensiunkan, dan diganti oleh Raden Adipati Manduraraja Jayanegara, Bupati Caringin. Karena di Banten tidak ada pembesar pribumi yang dianggap “cakap” oleh pemerintah Belanda, maka yang diangkat sebagai pengganti Bupati Caringin ialah Raden Aria Tumenggung Wiriadiyahya, seorang jaksa kepala di Bogor. Di Pandeglang, yang ditunjuk sebagai Bupati adalah Raden Tumenggung Ario Condronegoro, juga bukan bangsawan dari keturunan asli Banten.

Pada tanggal 24 Pebruari 1850 telah terjadi pula pembunuhan terhadap Demang Cilegon dan stafnya yang sedang mengadakan inspeksi di Rohjambu. Kerusuhan ini dipimpin oleh Raden Bagus Jayakarta, Tubagus Suramarja, Tubagus Mustafa, Tubagus Iskak, Mas Derik, Mas Diad, Satus, Nasid, Asidin, Haji Wakhia dan Penghulu Dempol. Di antara mereka Haji Wakhia-lah yang terkenal perjuangannya, ia sudah sejak tahun 1850 selalu mengadakan huru-hara menentang kolonial Belanda. Haji Wakhia adalah penduduk kampung Gudang Batu, orang kaya dan dianggap ulama besar.

Haji Wakhia, atas ajakan Tubagus Iskak dan dengan dukungan penuh dari penduduk Gudang Batu, terus mengobarkan perjuangan menentang politik kolonial Belanda dan mengajak mengadakan “perang sabil”; dan persiapan-persiapan untuk itu dilakukan terus menerus di bawah pimpinan Penghulu Dempol. Pusat kerusuhan lainnya ialah Pulomerak, di sana dapat dihimpun orang-orang Lampung di bawah pimpinan Mas Diad.

Dalam strategi pertahanan “pemberontak Wakhia” ini, pasukan dibagi dalam tiga kelompok besar; kelompok yang dipimpin Mas Derik dan Nasid berada di pegunungan sebelah timur Pulomerak, kelompok pimpinan Mas Diad dan Tubagus Iskak di distik Banten, dan kelompok pimpinan Haji Wakhia dan Penghulu Dempol bergerak di sebelah barat bukit Simari Kangen; yang ketiga daerah tersebut dilingkungi oleh hutan dan pegunungan yang sulit ditembus.

Dalam beberapa kali penyerbuan, pasukan kolonial akhirnya dapat memukul mundur pemberontak ini. Pertempuran di Tegalpapak pada tanggal 3 Mei 1850, beberapa pemimpin pejuang dapat ditawan dan dibunuh. Haji Wakhia dan Tubagus Ishak dapat meloloskan diri ke Lampung, dan kemudian ia bergabung dalam perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Singabranta dan Raden Intan. Dalam satu pertempuran akhirnya Haji Wakhia dapat ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1856.

Setelah pemberontakan Haji Wakhia berakhir, maka muncul pulalah peristiwa pemberontakan lain seperti “Peristiwa Usup” (1851), “Peristiwa Pungut” (1862), “Kasus Kolelet” (1866), serta “Kasus Jayakusuma” (1868). Peristiwa Usup ialah terjadinya pembunuhan terhadap Mas Usup, Jaro Tras Daud dengan keluarganya oleh orang yang tak dikenal pada tanggal 15 April 1851.

Pejabat pemerintah telah mendengar adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh para pemberontak di Tegalpapak, yang kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap Residen. Semua peristiwa ini dipelopori oleh Ki Mudin, yang meramalkan bahwa pemerintahan kolonial sudah akan ambruk. Gerakan Mudin ini dibantu oleh Kamud dan Nur. Pemerintah kolonial akhirnya berhasil menangkap 20 orang pemberontak, dan mereka dibuang.

Tahun 1862, Mas Pungut dan kawan-kawannya melakukan huru-hara dan pemberontakan lagi. Dengan mengaku sebagai anggota keluarga sultan dan anak Mas Jakaria, ia berhasil menarik simpati rakyat untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Pada tanggal 19 September 1862, diketahui oleh pemerintah kolonial, bahwa ia sedang berada di hutan Cilanggar. Ketika Mas Pungut sedang singgah di rumah Usip ─ salah seorang pengikutnya ─ di desa Ciora, ia dengan 25 orang pengikutnya tertembak dalam perlawanan yang seru.

Namun pada tahun 1866 muncul lagi gerakan perlawanan yang lebih besar, dikabarkan mereka akan menyerang dan menghancurkan kota Pandeglang, dan mengirimkan surat ancaman kepada para pejabat terutama Residen dan Bupati. Pemerintah kolonial berhasil menangkap Asmidin, dan dua orang yang diduga terlibat yaitu Mas Sutadiwirya, bekas Demang di Baros dan R.A.A. Natadiningrat, bekas Bupati Pandeglang. Para pemberontak ini berjumlah 30 orang yang berasal dari Kolelet, Cikande dan Kramatwatu, semuanya itu bekas pemimpin kerusuhan terdahulu.***

—————— Kembali ke Halaman Pertama ——————

Iklan
Pos ini dipublikasikan di 01 Sejarah. Tandai permalink.

3 Balasan ke Peran Ulama di Tubuh Kesultanan Banten

  1. ariefbbc berkata:

    sungguh begitu luar biasa perjuangan para wali..menjaga, melindungi,,bahkan membimbing ke jalan islam,,….mari kita junjung tinggi jasa-jasa beliau dengan membersihkan hati dan memulai sikap islami..pandeglang iclamic center

  2. Ahmad Surej berkata:

    THANKS….WAHAI ULAMA KU MOGA PNERUSMU SLALU ADA……………….

  3. indra berkata:

    Sheh Syarif Hidayatullah berasal dari Cirebon putranyanya, Pangeran Hasanuddin, kita orang islam slalu bersyukur kepada Allah dengan semua ciptaanya untuk itu mari kita tingkatkan keimanan dan dzikir kita tidak lupa hadorot kepada Nabi Muhamad saw dan leluhur kita agar semua ruhnya dimulyakan dan semoga semua permohonan kita kpd Allah dikobul amin salam indra kencana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s