Proses Integrasi Banten kedalam Negara Kesatuan RI


PANDEGLANG (26/04), Bagian ini adalah bagian terakhir yang akan menggambarkan terjadinya Proses Integrasi Banten kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya terpecah karena adanya dua kepemimpinan didaerah ini. Ditulisan sebelumnya dijelaskan bahwa di Banten terjadi dua versi pemerintahan, yang satu versi Pemerintahan (TBA) bentukan Belanda dan yang lainnya adalah Pemerintahan Daerah Banten yang pro-republik.

Usaha-usaha dari kalangan yang Pro-Belanda dan kalangan yang tidak sejalan dengan kebijakan Nasional mengalami kegagalan. BPR yang diharapkan meneruskan dan meresmikan aspirasi kalangan Pro-Belanda tidak memenuhi harapan mereka. Kalangan yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat pimpinan Chaerul Saleh dengan mudah dapat dihancurkan oleh TNI.

Sementara itu, di tingkat Nasional, usaha untuk menyelesaikan permusuhan antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan melalui diplomasi. Diluar usaha politisi nasional, Agresi Militer Belanda Kedua juga menarik perhatian kalangan Internasional. Atas laporan Komisi PBB di Indonesia, Dewan Keamanan PBB segera bersidang. Hasilnya, pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan mengeluarkan sebuah Resolusi yang menganjurkan agarr Belanda dan Indonesia segera menghentikan permusuhan. Petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan resolusi itu dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1949. Akibat ancaman Amerika Serkat untuk mencabut bantuan Marschal Plan yang tengah diberikan, akhirnya Belanda memenuhi resolusi itu.

Dalam Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan, Pasal 1, dinyatakan :

  1. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS tanpa syarat yang tidak dapat disebut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat;
  2. RIS penerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya dan rancangan itu telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda;
  3. Kedaulatan Indonesia diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Hasil-hasil KMB pada awal bulan Desember 1949 diajukan ke KNIP untuk diratifikasi. Sidang Pleno lembaga itu menerima hasil-hasil konfrensi dengan suara 226 setuju dan 62 menolak. Selanjutnya, setelah UUD Sementara RIS ditandatangani pada pertengahan bulan Desember, dipilih Presiden RIS, dan selanjutnya dibentuk Kabinet RIS dibawah pimpinan Mohammad Hatta. Tanggal 23 Desember delegasi RIS dibawah pimpinan Mohammad Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan. (Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS, berkedudukan di Yogyakarta dan Prawoto Mangkoesasmito sebagai Ketua KNIP)

Pada tanggal 27 Desember upacara penandatanganan naskah penyerahan dilaksanakan di Amsterdam. Ratu Kerajaan Belanda, Juliana, Perdana Menteri dan Menteri Seberang Lautan di pihak Belanda dan ketua Delegasi Indonesia Mohammad Hatta membubuhkan tandatangannya. Hal serupa dilakukan di Jakarta. Pada kesempatan itu, pihak Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengu Buwono IX dan pihak Belanda di wakili oleh A.H.J. Lovink. Besok harinya, tanggal 28 Desember 1949, Presiden bersama Pemerintah RIS hijrah dari Yogyakarta ke Jakarta.

Apa yang terjadi di Tingkat Nasional dilaksanakan di Tingkat Daerah. Daerah-daerah RI menurut batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Renville secara berangsur-angsur dikembalikan. Daerah-daerah yang tidak termasuk dalam suatu negara, seperti Banten diserahkan kepada RI.

Umumnya opini publik terhadap hasil-hasil KMB tidak memberikan gambaran yang nyata, namun tidak ada reaksi yang negatif hanya dapatdiperhatikan dari golongan intelektual dan orang-orang terkemuka yang umumnya berdiri dibelakang Pemerintah. (Sebagaimana diuraikan sebelumnya, reaksi negatif yang bahkan menentang proses perundingan KMB didaerah Banten, disuarakan oleh Barisan Bambu Runcing yang kemudian menyatakan dirinya sebagai “Tentara Rakyat” dibawah pimpinan Chaerul Salah) Dalam mengurus politik kenegaraan, rakyat percaya penuh kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dari pihak parta politik, seperti Masyumi, suatu partai yang berpengaruh dan terbesar di Banten, berdiri dibelakang Pemerintah atau dengan kata lain menerimanya. PKI Banten yang anggota-anggotanya terdiri dari para bekas  tahanan Digul tidak memperdengarkan suaranya. Seorang pemimpinnya, R.Puradisastra, yang merasa mempunyai pengaruh dan cukup dikenal diseluruh Banten tidak menunjukan sikap yang menentang terhadap hasil-hasil KMB. Bahkan, selama pendudukan Belanda di Banten, ia aktif bergerilya bersama TNI dan rakyat.

Dalam pada itu, untuk menjaga keamanan di daerah Banten, Polisi Negera RI perlu membantunya. Untuk memenuhi maksud itu dan agar sukses, pimpinan pusat Kepolisian Negara melakukan langkah-langkah yang hati-hati. Terlebih dahulu dilakukan pendaftaran terhadap anggota-anggota Polisi Negara RI yang non-koperasi dengan Belanda. Pada akhir bulan Nopember 1949 rombongan pertama Polisi RI diberangkatkan ke Banten. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, yaitu dari Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi dan Bogor. Di Banten, mereka ditempatkan dibeberapa kota yaitu Cilegon, Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung. Rakyat menyambut baik dan gembira atas kedatangan mereka.

Rombongan kedua sebanyak 170 orang bertolak dari Tanah Abang. Mereka dilepas oleh Acting Kepala Pusat Kepolisian Negara RI, Soemarto. Waktu melepas rombongan, Soemarto minta agar mereka membuang rasa sentimen karena semua rakyat harus dilindungi. Mereka yang dikirim adalah tenaga-tenaga lama yang non-koperasi yang telah menunjukan ketaatannya kepada Republik. (Kepolisian Republik di Banten yang dipimpin Komisaris Polisi Lukman, sebelumnya ia bekerja bersama-sama Joesoef Martadilaga). Rombongan berikutnya sebanyak 160 orang diberangkatkan lagi ke Banten. Mereka adalah anggota-anggota polisi Republik dari daerah Jakarta dan Karawang yang selama ini non-koperasi.

Sementara itu, pada awal bulan Desember 1949 Kota Pandeglang, Labuan dan Saketi diserahkan oleh Belanda kepada TNI. Pada hari itu juga Staf Pemerintahan Militer Daerah VI Banten pindah dari luar kota ke dalam kota. Untuk menjaga keamanan, Pemerintah Militer Daerah VI Banten pada hari itu mengumumkan bahwa diseluruh daerah Pemerintah Militer yang telah ditinggalkan oleh Tentara Belanda berlaku peraturan daerah tertutup. Peraturan itu antara lain bahwa orang-orang yang akan tinggal di daerah Banten harus minta izin kepada Pemerintah Militer Banten yang berkedudukan di Serang. Selain itu, orang-orang yang berpergian dari luar ke daerah Banten harus mempunyai Surat Keterangan dari Lurah.

Sebelum penyerahan kedaulatan di tingkat Nasional dilaksanakan, pada tanggal 17 Desember 194 Keresidenan Banten diserahkan oleh Pemerintah TBA kepada Residen Banten dibawah pimpinan United Nation Commission for Indonesia (UNCI). Dalam upacara itu hadir para pejabat sipil dan Militer baik dari pihak Republik maupun Belanda, pegawai-pegawai dari kedua belah pihak dan para utusan Rubber Onderneming di Banten. Pimpinan pemerintahan militer berada ditangan Mayor Omon Abdurachman yang menggantikan Letnan Kolonel Taswin sedangkan Pimpinan Pemerintahan Sipil diserahkan kepada Tb. Bakri seorang putra Banten sebagai Acting Residen menggantikan M.Kafrawi.

Pada hari itu kegembiraan rakyat mengikuti acara bersejarah itu diekspresikan melalui pawai dan keramaian lainnya. Residen juga menyelenggarakan resepsi yang antara lain dihadiri oleh pegawai-pegawai Indonesia dan Belanda. Beberapa hari kemudian, dikantor keresidenan diselenggarakan pertemuan pegawai TBA dan pegawai Republik dibawah pimpinan Gubernur Sewaka. Pada kesempatan itu diberitahukan bahwa Banten tidak lama lagi dikembalikan kepada RI. Kondisi hubungan antara para bekas pegawai TBA dan pegawai Republik cukup baik. Hubungan yang baik antara kedua macam pegawai itu mungkin karena 80-90% pegawai TBA berjiwa Republik. Namun demikian, mereka ada rasa was-was apakah mereka tetap dipakai oleh Pemerintah Republik pada waktu Banten kembali ke RI.

Setelah upacara penyerahan yang menjadi perhatian Residen dalam memimpin daerah Banten adalah penyusunan kembali jajaran pamong praja yang menjadi tulang punggung pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut residen dihadapkan pada situasi yang cukup sulit. Kesulitan itu timbul, karena disatu pihak selama Belanda menduduki daerah Banten, Pemerintah Keresidenan Banten (Republik) masih ada dalam pengungsian, dilain pihak adanya suatu Komisi Pengusul Pegawai Pamongpraja yang terdiri dari pihak tentara, polisi, pamongpraja non-koperasi dan pamongpraja dari TBA tentunya mungkin saja memasukan para bekas pegawai TBA.

Pada waktu penyerahan pemerintahan, bupati-bupati kini diganti oleh bupati-bupati intelektual. Sebagai contoh, penyerahan kedaulatan di Kabupaten Pandeglang mengecewakan kaum Republik karena pejabat yang menerima penyerahan bukan Kiyai Abdulhalim, yang sebelumnya Bupati Pandeglang (pro republik), namun Agoes Djajaroekmantara yang sebelumnya Bupati Pandeglang versi TBA. Disini tampak bahwa masalah teknis, yang berupa penampikan dan kemampuan lebih penting dari pada masalah prinsip yaitu jiwa pejuang. Pasca penyerahan kedaulatan, Bupati Serang adalah Entol Ternaja, Bupati Pandeglang adalah Hollen Soekmadiningrat dan Bupati Lebak Tb.Soeria Atmadja.

Pangkat Patih dan Wedana kebawah, masih dijabat oleh kaum ulama dan orang-orang yang berpengaruh. Kepada pejabat-pejabat semacam itu diperbantukan Pamongpraja Profesional. Melihat pengalaman sebelumnya, rakyat Banten tampaknya pragmatis bersikap menghendaki agar kiyai ditarik kembali kelapangan agama dan pekerjaan di bidang pemerintahan diserahkan kepada kaum intelektual. Jawatan-jawatan yang pada masa pendudukan Belanda dihapuskan mulai dibentuk kembali dan pegawai-pegawai lama yang non-koperasi dari jawatan-jawatan itu diangkat kembali menjadi pegawai Pemerintah RI.

Banten akhirnya secara resmi kembali menjadi bagian dari Wilayah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan KMB. Pemerintahan baru berjalan dalam suasana yang baru pula. Kecemasan dan ketakutan dikalangan koperator karena sikap mereka pada masa sebelumnya yang menyebabkan kaum non-koperator meninggalkan kota, tidak menjadi kenyataan. Dalam sebuah tulisan oleh seorang partisipan, dilukiskan keadaan itu dengan uraian kalimat “Siapa yang menyangka bahwa pada waktu masuknya Pemerintah RI dan TNI akan timbul pembalasan dendam kepada orang-orang luar, tapi dalam prakteknya, Pemerintah RI dan TNI masuk kota, tidak ada seekor ayampun yang terbunuh atau terinjak, apalagi jiwa manusia” Keadaan seperti itu tampaknya disamping karena anjuran para pemimpin, baik pimpinan nasional maupun setempat, mungkin juga karena sikap orang Banten yang religius……  selesai……

——————- Kembali ke Halaman Pertama ——————

Iklan
Pos ini dipublikasikan di 01 Sejarah. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Proses Integrasi Banten kedalam Negara Kesatuan RI

  1. Djaka Abdurrachman berkata:

    Assalamu alaikum wr.wb. Kang Iim saya Djaka Abdurrachman putra bungsunya almarhum pak Omon Abdurrachman yang tertulis di artikel ini tahun 1949 memimpin pemerintahan militer Banten. Barangkali punya arsip lebih lengkap semasa tahun-tahun beliau memimpin Banten? Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s