Banten diuji lagi…


BANTEN DIUJI  LAGI : GERAKAN TENTARA RAKYAT

PANDEGLANG (25/04), Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tidak lama setelah dilangsungkan Sidang BPR, pada tanggal 3 Agustus 1949 dua Kepala Pemerintahan secara bersamaan mengumumkan berakhirnya tembak menembak antara Indonesia dan Belanda yang pelaksanaannya dimulai tengah malam tanggal 10/11 Agustus 1949 untuk Pulau Jawa dan tanggal 14/15 Agustus 1949 untuk Pulau Sumatera. Tidak lama sesudah penghentian tembak-menembak dilaksanakan, yakni tanggal 22 Agustus 1949, dimulai KMB di Den Hag yang berlangsung hingga tanggal 2 Nopember 1949. Dalam KMB delegasi RI dipimpin oleh Muhammad Hatta dan delegasi Bijeenkonts Federal Overleg (BFO) dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kedua peristiwa itu merupakan pelaksanaan dari Persetujuan Roem Van Royen.

Sementara pelaksanaan gencatan senjata dan KMB berlangsung, bahaya baru bagi Pemerintah Daerah (Republik) dengan maksud serupa, datang. Di Banten Selatan muncul suatu kelompok sosial baru,  yaitu Barisan Bambu Runcing, yang pendiriannya bersebrangan dengan Pemerintah Daerah (Republik) dan TNI. Kelompok Sosial Baru itu merupakan pasukan bersenjata yang tidak menyetuji Persetujuan Roem van Royen. Tindakan-tindakannya  kejam, antara lain melakukan pembunuhan terhadap pihak-pihak yang menjadi lawannya, sehingga menggelisahkan masyarakat disekitarnya.

Sebelum diuraikan kegiatan kelompok sosial baru ini, kiranyaperlu dikemukakan sedikit latar belakangnya. Barisan Bambu Runcing yang ada di Banten Selatan berasal dari luar Banten. Barisan Bambu Runcing, sebanyak satu divisi dibentuk di Jawa Barat, termasuk di Banten pasca Agresi Militer Belanda I dibawah pimpinan Sutan Akbar. Pasukan itu berasal dari daerah Karawang dan Cikampek, yang akibat perbedaan paham diantara pimpinannya yaitu Mayor Sambas Atmadinata, dari Divisi Siliwangi dan Chaerul Saleh tentang gencatan senjata serta akibat gempuran dari TNI, mereka menyingkir ke Selatan ke Daerah Cibinong Bogor. Tampaknya setelah adanya kontak dengan “orang dalam” di Banten yang mengetahui kekuatan TNI, pasukan yang beranggotakan sekitar 400 orang itu bergerak lagi kearah barat menuju Cibaliung (Banten Selatan) melalui Lebak Selatan, suatu daerah yang tidak terlalu ketak dijaga oleh TNI. (Sebelum gencatan senjata pada awal bulan Agustus 1949, Mayor Sambas Atmadinata dan Chaerul Saleh bersama-sama pula duduk dalam staf Gabungan Gerilya Jakarta Timur. Akan tetapi karena perbedaan paham mengenai gencatan senjata, mereka pecah.Kapan Barisan Bambu Runcing dari luar masuk ke Banten Selatan, tidak diketahui dengan pasti. Namun, karena menyingkirnya pasukan dari Karawang dan Cikampek disebabkan oleh masalah gencatan senjata, tentu waktunya sesudah diumumkannya genjatan senjata itu).

Barisan Bambu Runcing melakukan aksinya di daerah Cibaliung, dari tindakannya telah banyak jatuh korban baik dari kalangan sipil, polisi militer maupun kalangan rakyat, antara lain Wakil Residen Banten KH. Achmad Futhoni, Kepala Kepolisian Keresidenan Banten Komisaris Polisi M.Joesoep Martadilaga, Letnan II Muchtar dan Lurah Halimi dari Cibaliung.

  • Achmad Futoni menjadi wakil residen sejak Pemerintah Daerah (republik) ada dipengungsian, menggantikan Soebari yang memihak pada Belanda. Kedudukannya sebagai Ketua Dewan Partai Masyumi Daerah Banten untuk sementara dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Sadli Hasan).
  • M. Joesoep Martadilaga yang dilahirkan di Waringinkurung Serang tahun 1908 sejak bulan Mmei 1946 bertugas di Banten sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Banten, menggantikan Oekar Kusumaningrat. Pada waktu Banten diduduki Belanda, ia mengungsi ke pedalaman dan bergerilya didaerah Cibaliung. Ia disergap pasukan Bambu Runcing waktu menjalankan tugas.
  • Letnan II Muchtar adalah perwira utusan dari Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Anggota militer lainnya yang menjadi korban sebanyak 10 orang prajurit dari Malingping pimpinan Sersan Hasan serta 7 orang Bintara dan Prajurit dari Cibaliung pimpinan Letnan Muda Soeparno.

Kecuali yang disebutkan paling akhir, mereka bertiga setelah ditawan, dibunuh pada hari Minggu malam Senin tanggal 9 Oktober 1949. Jenazah mereka dikubur dalam satu lubang di pinggir sungai kecil dekat Kampung dan Desa Dahu, Kecamatan dan Kewedanaan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Tampaknya pada waktu yang bersamaan, Pasukan juga menculik Residen Banten Akhmad Khatib yang mengalami nasib baik.

Beberapa hari sesudah pembunuhan terhadap ketiga pejabat tersebut, Barisan Bambu Runcing secara terang-terangan menyatakan perlawanannya terhadap pemerintah RI. Pada tanggal 11 Oktober 1949, bertempat disalah satu tempat di Jawa Barat, sejumlah 24 orang diantaranya Chaerul Saleh, Jaro Karis dan Muhidin Nasution menyatakan dirinya sebagai “RAKYAT BERJUANG” dan memproklamasikan berdirinya suatu “TENTARA RAKYAT”.

Mereka menyatakan dirinya sebagai “RAKYAT BERJUANG” merahasikan tempat mereka menyatakan proklamasinya. Hal itu ditempuh tampaknya agar mereka aman. Dalam pernyataannya, mereka menilai negatif terhadap Pimpinan Nasional. Dikatakan, Soekarno-Hatta tidak memberikan tuntutan, tidak tegas dan tidak teguh yang mengaikbatkan rakyat Indonesia terancam dan menuju kehancuran. Mereka menilai bahwa persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville dan Persetujuan Roem Royen membawa rakyat Indonesia ke penderitaan dan kehinaan. Mereka tidak setuju dengan genjatan senjata dan menamakan merekan yang setuju dengan gencatan senjata sebagai “Belanda Ireng” serta dipandang sebagai musuh.

Peristiwa-peristiwa tersebut meyakinkan mereka untuk tidak membiarkan kemerdekaan itu menuju ke keadaan seperti itu. Mereka tidak lagi percaya sepenuhnya kepada para pimpinan yang mereka nilai lemah dan tidak mempunyai keyakinan untuk memperjuangkan nasib, kepentingan dan kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Mereka yakin bahwa tidak ada golongan dan pimpinan yang sanggup membela dan menjamin cita-cita, nasib, kepentingan dan kebutuhan Rakyat Indonesia kecuali rakyat itu sendiri yang berjuang dengan segala kesanggupannya. Untuk itu, mereka memproklamasikan berdirinya “Tentara Rakyat” yang menurut mereka akan menuntun, membela dan menjamin cita-cita, nasib, kepentingan dan kebutuhan hidup Rakyat Indonesia. Dinyatakan bahwa “Tentara Rakyat” tidak akan meletakan senjata sebelum semua yang diinginkan rakyat Indonesia tercapai dan terjamin sepanjang masa. Proklamasi itu disebarluaskan ke berbagai tempat, antara lain kepada para pemimpin terkemuka.

Setelah lahir “Tentara Rakyat”, Central Komando Harian “Tentara Rakyat” mengeluarkan dua buah Maklumat dan sebuah Program Perjuangan “Tentara Rakyat”. Maklumat pertama yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 1949 antara lain “Tentara Rakyat” berjuang untuk :

  1. Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945;
  2. Menghapuskan peraturan-peraturan yang menekan dan menindas rakyat, pedagang maupun petani dalam menjalankan usahanya;
  3. Mengajak keseluruh lapisan masyarakat, terutama pemuda untuk bekerja sama dengan “Tentara Rakyat  serta berjuang untuk melawan Belanda diseluruh Indonesia.

Maklumat kedua yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1949 antara lain menyatakan :

  1. Seluruh lapisan masyarakat diminta supaya tetap tenang dan terus bekerja;
  2. Semua peraturan yang dikeluarkan TNI didaerah Banten tidak berlaku;
  3. Bagi siapa saja yang mengacau atau menyiarkan provokasi yang menggelisahkan masyarakat, diancam dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan hukum “Tentara Rakyat”
  4. Seluruh lapisan masyarakat, terutama pemudanya, agar tetap berorganisasi untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda dan merebut kembali kemerdekaan negara dan Bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Terakhir, Program Perjuangan “Tentara Rakyat” yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1949 meliputi empat bidang yaitu Bidang Politik, ekonomi, sosial dan Militer.

Program Politik antara lain :

  1. Membatalkan semua perjanjian dengan Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan Perjanjian Roem Van Rojen;
  2. Menghentikan dan membatalkan KMB dengan segala hasilnya;
  3. Menarik den membatalkan Manifest Pemerintah RI tanggal 1 Nopember 1945.

Program di Bidang Ekonomi antara lain menjalankan ekonomi sesuai dengan perjuangan anti imperialisme sebagaimana tercantum didalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Program di Bidang Sosial antara lain menjamin kesempatan untuk menuntut ilmu bagi setiap warga negara. Program di Bidang Militer adalah membentuk dan menyusun “Tentara Rakyat diseluruh Indonesia.

Keempat dokumen tersebut ditandatangani oleh Chaerul Saleh sebagai Panglima Central Komando Harian “Tentara Rakyat” dan Muhidin Nasution sebagai Kepala Staf Central Komando Harian “Tentara Rakyat”. Selain itu, yang menarik adalah bahwa Residen KH. Achmad Khatib yang telah mereka culik juga menandatangani dua maklumat itu yang diberi kedudukan sebagai Pimpinan Umum Cenral Komando Harian “Tentara Rakyat”. Melihat adanya tanda tangan Akhmad Khatib dalam dokumen-dokumen itu, tampaknya penculikan terhadap dirinya dilakukan oleh Pasukan Bambu Runcing karena tanda tangannya dibutuhkan untuk memperoleh dukungan rakyat.

Chaerul Saleh lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat tahun 1916 merupakan putra tertua dari dr.Achmad Saleh. Ia menempuh pendidikan ELS di Medan dan Bukittinggi, sesudah HBS di Medan. Pada tahun 1934 ia masuk Sekolah Normal III di Jakarta kemudian masuk Sekolah Tinggi Hukum. Di bidang organisasi tahun 1937 ia masuk Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), organisasi mahasiswa yang radikal kemudian menjadi ketuanya. Pada tahun 1940, ia menikah dengan putri I.Datuk Tumenggung seorang aristokrat Minangkabau. Pada zaman pendudukan Jepang selain bekerja di Sendebu (Badan Propaganda Jepang) ia juga memimpin Badan Permusyaratan Pelajar Indonesia (Baperpi) yang didirikan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kandas dan tidak ada biaya. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi tokoh penting pemuda dan menjadi pengikut Tan Malaka. Ia hadir dalam penyusunan teks Proklamasi mewakili pemuda. Atas undangan PPKI, ia juga hadir dalam rapat Panitia itu pada tanggal 18 Agustus 1945 pada tanggal 1 September 1945 yang bermarkas di Menteng Raya 31, Jakarta ia terpilih sebagai wakil ketua. Dalam kongres pemuda di Yogyakarta pada tanggal 10 Nopember 1945 yang membentuk Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) ia terpilih sebagai Pemimpin Umum Dewan Pimpinan Pusat. Antara lain, atas anjuran Tan Malaka dan dia, pada tanggal 7 Nopember 1948 di Yogyakarta didirkan Partai Murba yang merupakan fusi antara Partai Rakyat, Partai Buruh Merdeka dan Partai Rakyat Jelata. Setelah Agresi Militer Belanda Kedua ia bergerilya melawan Belanda.

“Tentara Rakyat” yang berada didaerah Banten Selatan terus beraksi. Pada suatu ketika mereka menyerang kaum Republik yang tinggal di Malingping Kabupaten Lebak. Beberapa orang dari kalangan masyarakat dan sejumlah pegawai republik menjadi korban.

Gerombolan itu, seperti “Dewan PimpinanCe Mamat, umurnya pendek. TNI dengan menggunakan stoot troep Brigade Tirtayasa dibawah pimpinan Letnan I Djambar Wardhana segera melakukan pengejaran dan penghancuran. Tentara Siliwangi dari luar Banten didatangkan kesana untuk membantu usaha itu. Beberapa kali terjadi pertempuran, daerah yang sebelumnya diduduki oleh “Tentara Rakyat” dapat dikuasai kembali oleh TNI. Setelah pasukan “Tentara Rakyat” terdesak mundur dari Cibaliung ke Gunung Honje, dekat Semenanjung Ujung Kulon, pertempuran terjadi lagi. Kekuatan mereka diperkirakan tinggal beberapa ratus orang karena banyak diantara mereka, sekitar 200 orang, telah ditangkap atau menyerah kepada TNI. Pasukan stoot troep antara lain dibantu dua kompi pasukan dari Batalyon pimpinan Kosasih dari Brigade Suryakencana, Sukabumi.

Dalam pertempuran itu, pasukan “Tentara Rakyat” terpencar. Sebagian besar mundur ke hutan Semenanjung Ujung Kulon. Diduga sebagian naik perahu dan sebagian lain berjalan kaki melalui hutan-hutan menuju daerah tetangga di sebelah timur. Dalam pertempuran itu, Chaerul Saleh tidak ada disana, ia selamat. Pada tanggal 4 Nopember 1949, ia pergi ke Balaraja dan dari sana menerukan perjalanan ke Jakarta. Namun, ia akhirnya tertangkap dan ditahan di Rumah Penjara Banceuy, Bandung. Perkaranya oleh Jaksa Tentara di Bandung disampaikan ke Pengadilan Negeri di Banten karena ia tersangkut kriminal di daerah Banten. Tahun 1950 Chaerul Saleh dibebaskan dari Penjara. Kemudian ia menjalani pengasingan selama beberapa tahun di Jerman Barat.

Sementara terjadi pengejaran dan penghancuran terhadap pasukan “Tentara Rakyat”, Residen Akhmad Khatib dapat dibebaskan dari “Tentara Rakyat”, kemudian berada di Kadukacang, Cibaliung tempat Staf Komando Brigade Tirtayasa berada. Di tempat itu ia “dilindungi” oleh TNI agar tidak jatuh kembali ke tangan pasukan “Tentara Rakyat”. Pada tanggal 30 Nopember 1949, atas panggilan Staf Divisi Siliwangi, melalui Jakarta ia pergi ke Markas Divisi Siliwangi didaerah Sumedang. Pemanggilan itu diduga ada hubungannya dengan pasukan “Tentara Rakyat”

Setelah pemanggilan itu, Akhmad Khatib ditarik dari Banten dan tenaganya diperbantukan pada Gubernur Jawa Barat. Untuk mengisi kekosongan jabatan Residen untuk sementara diangkat M. Kufrawi dari Surabaya sebagai Acting Residen Banten.

——————- Kembali ke Halaman Pertama ——————

Iklan
Pos ini dipublikasikan di 01 Sejarah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s