Membangun Pemerintahan di Pengungsian


BANTEN TETAP EKSIS : MEMBANGUN PEMERINTAHAN DI PEDALAMAN

PANDEGLANG (22/04), Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Agresi Militer Belanda Kedua kedaerah Banten telah diantisipasi oleh Pemimpin-pemimpin setempat, baik oleh kalangan sipil maupun militer. Oleh karena itu sebelum Serang, ibu kota Keresidenan Banten, diserang diduduki oleh Belanda. Wakil Gubernur Jawa Barat Joesoep Adiwinata, Residen Banten KH. Akhmad Khatib, bersama sebagian besar aparat Pemerintah Daerah dan Kepala Polisi Keresidenan Banten, Joesoep Martadilaga, beserta anak buahnya meninggalkan kota untuk mengungsi kedaerah pedalaman bersama TNI. Hal serupa dilakukan juga oleh Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjelang kedatangan tentara Belanda di daerahnya.

Kaum ulama, setelah Agresi Militer Belanda Kedua kembali menunjukan peranannya yang besar. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada masa damai, ketika kaum ulama meduduki jabatan-jabatan di jajaran pemerintahan, khususnya pamong praja, mereka banyak mengalami kesulitan karena kurang ahli dalam pemerintahan, sehingga perlu bantuan dari kaum intelektual sebagai pembantu mereka. Akan tetapi setelah perang Gerilya berlangsung, terasa sekali betapa pentingnya peran mereka. Mereka sangat dipercaya oleh rakyat sebagai pamongpraja yang tidak mudah goyah pendiriannya. Sebagian besar pamongpraja yang terdiri dari para kiyai mengungsi ke daerah pedalaman bersama tentara. Mereka membrikan contoh ketabahan dalam menghadapi segala macam kesulitan sehingga meneguhkan semangat perlawanan rakyat. Karena peran mereka pula, militer terjamin hidupnya walaupun tanpa persiapan pembekalan sama sekali.

Pemerintah Daerah Keresidenan Banten tidak menyerah dan tidak pernah menyerah kepada Belanda sampai penyerahan kedaulan, meskipun banyak daerahnya diduduki oleh Belanda. Mengingat kekuatan tentara Belanda yang tidak seimbang dengan kekuatan TNI, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Daerah kecuali hijrah ke pedalaman untuk menjauhi Belanda agar dapat menjalankan roda pemerintahan. Para pemimpin Pemerintah Daerah berusaha menyusun kembali aparat pamongpraja untuk mengimbangi pemerintahan TBA Belanda. Daerah yang memungkinkan untuk maksud itu adalah Banten Selatan, yaitu di daerah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Dipilihnya daerah itu antara lain karena jauh dari tentara Belanda sehingga tempat itu aman dan karena tempat ini dinilai strategis. Tempat itu selain untuk konsolidasi pemerintahan sipil juga sebagai markas komando perang gerilya.

Ditempat pengungsian, dua sampai tiga hari pertama, yang pertama-tama dilakukan oleh para pengungsi adalah menempatkan dan mengatur keluarga masing-masing. Setelah tenang, para pemimpin sipil dan militer mencari hubungan satu sama lain dan menempatkan kedudukan instansi-instansi di tempat-tempat yang aman. Sementara para pemimpin mengatur kembali kedudukan instansi-instansi, beberapa pegawai pemerintah dan rakyat yang tidak tahan menderita dipengungsian berdatangan ke kota. Para pegawai yang dipekerjakan kembali pada instansi pemerintahan TBA mendapat uang sekedarnya dan makanan.

Bagi instansi-instansi yang pimpinannya tertinggal di kota atau yang pemimpinnya kemudian turun ke kota dan memihak kepada Belanda, segera dilakukan pemecatan dan diangkat penggantinya. Ada orang-orang yang memihak Belanda karena soal “perut” dan karena alasan lainnya. Misalnya soehari yang semula sebagai Wakil Residen, dipecat sebagai gantinya diangkat KH. Ahmda Fatoni. Untuk memutar roda pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh Badan Pekerja KNI Keresidenan Banten Agoes Djajaroekmantara yang semula sebagai Bupati Pandeglang, setelah masuk kota dan menjadi Bupati Pandeglang pada tanggal 25 Januari 1949, dipecat, kedudukannya untuk sementara dijabat oleh E.Uwes Abubakar yang merangkap sebagai Wakil Badan Pekerja KNI Kabupaten Pandeglang. Tugasnya mencari hubungan dengan seluruh pamongpraja dan mengangkat penggantinya jika ada pamongpraja yang masuk ke kota. Setelah empat bulan diangkat KH.Abdul Hadi sebagai penggantinya yang sebelumnya sebagai Bupati diperbantukan di Serang.

Tempat keberadaan Pemerintah Daerah tidak tetap, mereka berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri dari serangan Belanda. Pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang memihak kepada pihak Republik berpindah-pindah, mula-mula di Kadukupa, Banjarwangi kemudian ke Kadumalati, Munjul lalu berturut-turut pindah ke Langensari, Cilentung, Ciparokoy dan terakhir pada waktu diadakan gencatan senjata ada di Rocek, kecamatan Cimanuk.

Rakyat yang daerahnya ditempati atau disinggahi oleh pemimpin-pemimpin mereka merasa gembira. Mereka dengan iklas dan sebaik-baiknya menjamu para pemimpin dan tentara yang menginap didaerahnya. Daerah Cibaliung sering sekali memberikan sumbangan berupa kerbau atau binatang lain yang banyak terdapat didaerah itu untuk perbekalan.

Rakyat sangat patuh dan setia kepada para pemimpin mereka. Hal itu terlihat ketika Kiyai Suchaemi, seorang pemimpin yang sudah tua, hampir tidak kuat berjalan. Rakyat diminta agar memandunya. Ditiap-tiap  kampung yang dilalui, orang berebut untuk menggantikan memikul tandunya. Rakyat juga memberikan perlindungan kepada tentara yang menjadi incaran Belanda.

Setelah tersusun kembali Pemerintah Daerah Banten (versi Republik) didaerah pedalaman, maka di daerah Keresidenan Banten terdapat dua Pemerintahan Sipil, yaitu Pemerintah TBA (Belanda) dan Pemerintah Daerah Banten (Republik). Di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, yaitu kota-kota yang berpusat di Serang, terdapat dua pejabat Pemerintahan Sipil, yaitu ada dua Residen, dua Bupati, dua Wedana, dua Assisten Wedana dan dua lurah. Namun, didaerah-daerah Republik yang berpusat di Banten Selatan, jelas hanya satu pemerintahan sipil yaitu Pemerintah Daerah (Republik). Pemerintah Daerah tersebut berjuang agar seluruh daerah kewedanaan Banten kembali ke Pemerintah RI.

Pendirian Residen KH. Akhmad Khatib dalam berjuang melawan Belanda sangat kuat. Menyikapi adanya beberapa pemimpin dan pegawai Pemerintah Daerah yang memihak kepada Belanda, ini tidak berpengaruh sama sekali. Keteguhan pendiriannya terlihat dari ucapannya :

“Seandainya semua Rakyat Banten mengikuti Belanda, baik berilah saya sebuah senjata untuk sekedar penjaga diri dari gangguan binatang buas. Saya lebih senang menjadi orang hutan saja daripada dijajah kembali oleh Belanda. Tetapi saya yakin bahwa tidak akan terjadi demikian”.

Residen Banten Achmad Khatib mengalami betul akan mentalitas rakyatnya. Rakyat Banten adalah orang yang taat pada agama dan patuh pada para Kiyai yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Mereka tidak mudah untuk mengikuti aliran-aliran lain. Oleh karena itulah susah bagi Belanda untuk mempengaruhi mereka. Rakyat yang mempunyai pendirian kuat tidak mudah tergoda oleh pemberian makanan dan pakaian yang dibagikan oleh Belanda karena mereka berpendirian bahwa makanan dan pakaian yang diberikan adalah personifikasi dari pemberinya. Banyak orang yang tinggal di kota Serang, setelah menerima pembagian pakaian, sesampai di rumah segera menyerahkannya kepada badan-badan tertentu.

Pemerintah Daerah di pedalaman juga mendapat dukungan dari orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Dikota-kota ada orang-orang yang memberikan sumbangan material kepada pejuang-pejuang di pedalaman. Selain itu, dikota seperti di Pandeglang juga terdapat orang-orang yang berjuang untuk kepentingan Republik dengan cara yang lain. Mereka berusaha untuk memasuki Badan Perwakilan Rakyat (BPR) yang dibentuk oleh Pemerintah TBA agar tempat itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar berpihak kepada Belanda. Usaha mereka berhasil. Hal itu terlihat ketika Pemerintah TBA berusaha agar Banten menjadi negara bagian dari NIS atau masuk negara Pasundan, BPR terang-terangan menolaknya dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada Pemerintah Pusat.

Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Banten Selatan dapat melaksanakan tugasnya karena mereka mendapat sokongan penuh dari rakyat, baik moral maupun materil. Soal makanan, tidak ada masalah karena daerah Banten Selatan merupakan daerah penghasil bahan makanan. Untuk menjamin kelangsungan perjuangan, Pemerintah Daerah (Republik) membuat suatu peraturan yang isinya, bahwa setiap kepala keluarga setiap bulannya menyerahkan tiga liter beras dengan rincian : 1 liter untuk Kompi Pemuda dan 2 liter untuk persediaan sektor. Selain itu, pada waktu panen setiap keluarga ditetapkan untuk menyerahkan 10% dari hasil panen mereka kepada bagian Perlengkapan Sektor. Padi yang diserahkan setiap panen itu dikenal sebagai “Padi Persepuluhan” atau “Padi Gera”. Rakyat tunduk dan mematuhi peraturan tersebut. Sumbangan rakyat in natura ini digunakan untuk menghidupi para pegawai yang bekerja secara sukarela tanpa mendapat bayaran.

Atas usaha Pemerintah Daerah, pasar-pasar diadakan didaerah pedalaman. Sebagi alat pembayaran digunakan ORI, URIDABS atau secara barter. Orang tidak berani membawa uang NICA ke desa-desa. Untuk memudahkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, didesa-desa didirikan Koperasi Rakyat. Denagn adanya koperasi itu, kebutuhan rakyat sehari-hari tidak lagi bergantung pada pasar-pasar didaerah yang dikuasai oleh Belanda.

Rakyat didaerah pedalaman bersama-sama polisi dan TNI menjaga keamanan ditempat masing-masing. Perampokan-perampokan berkurang karena Pemerintah Daerah (Republik) dalam masa perang itu mengadakan peraturan-peraturan yang sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Beberapa orang telah dijatuhi hukuman militer karena telah melanggar peraturan-peraturan itu. Selain itu, untuk mengurangi perampokan-perampokan dan menjaga inflasi, URIDABS dibekukan. Akibatnya, perdagangan dilakukan secara barter. Di tiap kelurahan diadakan polisi desa yang tugasnya selain membantu lurah dalam menjalankan pemerintahan desa dan juga dalam mengatur keamanan desa.

Selama Pemerintah Daerah ada di Pedalaman, seluruh sekolah yang ada diluar kota, baik sekolah rakyat maupun sekolah agama, sukar sekali dijalankan karena sering terjadi anak-anak sekolah menjadi sasaran peluru Belanda. Murid-murid yang dewasa dan guru-gurunya turut berjuang.

Dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah (Republik) berusaha untuk menangani dengan usaha sendiri, tanpa bantuan dari pihak Belanda. Wabah penyakit cacar yang melanda rakyat Banten memperberat beban Pemerintah. Kurang baiknya keadaan kesehatan rakyat di daerah-daerah republik karena jawatan kesehatan Pemerintah TBA tidak lagi menangani mereka. Jawatan kesehatan ditarik ke kota-kota yang telah dikuasai oleh Belanda dan paramedisnya dilarang berhubungan dengan daerah-daerah republik. Untuk mengatasi kekurangan obat-obatan, tidak ada jalan lain kecuali membuatnya sendiri, diantaranya membuat vaksin cacar untuk mengobati penyakit cacar. Tiga orang tentara yaitu dr.Eri Soedewo, dr.Soeparsono dan dr.Satrio mencurahkan dan tenaga mereka digunakan untuk menolong rakyat yang terserang penyakit cacar. Sementara itu, hubungan dengan Palang Merah Indonesia sukar diadakan. Sejak diketahui adanya penyakit cacar, Letnan Kolonel dr.Satrio, pimpinan Jawatan Kesehatan Tentara Brigade Tirtayasa, menempatkan beberapa orang mantri disetiap kecamatan untuk mengadakan pengobatan besar-besaran kepada rakyat dari desa-desa.

Penerangan untuk Rakyat diberikan lewat surat kabar yang distensil dan siaran radio dengan menggunakan peralatan pemancar yang sangat sederhana. Pemancar radio dibawa kemana saja pemimpin-pemimpin pindah. Dengan peralatan itu orang dapat mengikuti perkembangan situasi baik didalam maupun diluar tanah air.

Setelah dikeluarkan perintah gencatan senjata dan penghentian permusuhan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda pada tanggal 10 Agustus 1949, Pemerintah Daerah berusaha untuk memperbaiki berbagai sarana yang rusak akibat perang. Untuk itu, Pemerintah Daerah pada tanggal 11 Agustus 1949 mengeluarkan pengamanan yang ditandatangani oleh para pimpinan setempat, yaitu Letnan Kolonel dr.Eri Soedewo sebagai Kepala Pemerintahan Militer, KH.TB.Akhmad Khatib sebagai Residen Banten dan Mr.Joesoep Adiwinata sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Isi pengumuman adalah bahwa semua warga negara RI yang berusia 16 sampai 50 tahun diwajibkan bekerja secara gotong royong selama 1 hari (8 jam) dalam satu minggu untuk kepentingan pembangunan negara. Mereka yang dibebaskan dari kewajiban itu adalah para pegawai pemerintah, para anggota TNI dan Polisi, para alim ulama dan orang-orang yang sakit. Adapun pekerjaan yang perlu ditangani antara lain memperbaiki jalan-jalan besar, jembatan, kantor-kantor pemerintah daerah, mesjid, sekolah dan saluran irigasi. Bagi mereka yang melanggar peraturan ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau hukuman denda.

Rakyat mematuhi peraturan itu. Jalan-jalan yang rusak diperbaiki, barikade-barikade disingkirkan dan bangunan-bangunan yang rusak akibat pertempuran diperbaiki. Ditiap kecamatan didirikan sebuah poliklinik beserta baraknya. Selain itu, beberapa bangunan Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar), Madrasah dan bangunan umum juga didirikan.

Sementara perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan dijalankan, jawatan-jwatan pemerintah aktif mempelopori pembangunan. Jawatan Penerangan selain menyelenggarakan rapat-rapat umum juga berkeliling kampung menganjurkan kepada rakyat bagaimana seharusnya hidup dalam pembangunan dan hendaknya rakyat menghindarkan diri dari rasa dendam dan saling curiga mencurigai. Polisi dan Pamongpraja yang dibentuk ditiap-tiap kecamatan yang umumnya sebanyak 25 orang, mereka bertuga menjaga keamanan sebagai pengganti TNI yang telah diasramakan.

Pemuda Banten yang tergabung dalam organisasi-organisasi pemuda, merupakan komponen yang pro-republik, ikut berjuang. Dalam suatu rapat Panitia Pemuda Indonesia daerah Banten di Serang tanggal 25 September 1949, dibuatlah mosi yang isinya agar larangan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pemerintah TBA secepatnya dicabut mengingat dibeberapa daerah di luar Banten larangan itu tidak ada.

Didaerah pedalaman, mulai bulan Oktober 1949, Pemerintah daerah Banten (republik) mendapat lawan baru, yaitu suatu kelompok yang menamakan dirinya “Rakyat Indonesia Berjuang”, yang mempunyai tentara sendiri bernama “Tentara Rakyat”. Kelompok ini, yang bersenjata dan beraksi dengan kekerasan, menculik Residen Akhmad Khatib, Kepala Polisi Keresidenan Banten Joesoep Martadilaga, wakil Residen Banten KH.Achmad Fathoni dan beberapa pegawai Pemerintah Daerah. Diantara orang-orang yang diculik itu ada yang dibunuh. bersambung……………..

——————- Kembali ke Halaman Pertama ——————

Iklan
Pos ini dipublikasikan di 01 Sejarah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s