Dinamika Politik Banten pada Masa Revolusi


DINAMIKA POLITIK BANTEN MASA REVOLUSI, 1945-1949

BAGIAN PERTAMA


PANDEGLANG (22/04), Pada posting sebelumnya,  berdasarkan tulisan karya Suharto dari Lembaga Penelitian Universitas Indonesia,  telah dibahas tentang  Revolusi Sosial di Banten. Kali ini kita akan membahas tentang Dinamika Politik yang terjadi di Banten pada Masa Revolusi,  catatan ini saya kutip berdasarkan tulisan karya Suharto dengan tajuk “BANTEN MASA REVOLUSI, 1945-1949 Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan RI” (Disertasi diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah diUniversitas Indonesia).

Catatan ini merupakan kutipan yang berisi tentang keadaan Banten pada waktu daerah itu di Blokade oleh Belanda. Setelah kaum ulama selama dua tahun berperan dalam pemerintahan daerah, untuk membantu kemajuan daerah itu, menyeleraskan arah Pemerintahan Daerah itu dengan Pemerintah Pusat dan memenuhi aspirasi rakyat, dilakukanlah perubahan personalia di kalangan Aparat Pemerintah Daerah. Reorganisasi dikalangan militer di Banten juga dilakukan yaitu mengikuti reorganisasi militer di Tingkat Nasional. Pada bagian ini juga dikemukakan berbagai usaha Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi agar daerah ini bertahan hidup.

PROFESIONALISME PEMERINTAHAN DAN TANTANGAN BARU

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kaum ulama atas pilihan rakyat secara serentak segera menduduki jabatan-jabatan di jajaran pemerintahan, terutama kepamongprajaan. Penggantian itu dilakukan setelah melihat para pejabat lama diam saja, bahkan berada dalam kebingunan, setelah mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proses penggantian itu terus berlangsung setelah “Dewan” Pimpinan Ce Mamat terbentuk dan melakukan aksinya.

Tampilnya kaum ulama dalam Pemerintahan Daerah pada awal kemerdekaan itu, bagi Pemerintah Pusat, belum dilihat sebagai suatu bahaya. Presiden dan Wakil Presiden RI Pertama meninjau Banten pada awal bulan Desember 1945 bukan karena fenomena itu, melainkan karena adanya gerakan “Dewan” yang menyimpang dari cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Banten diluruskan kembali ke rel semula, Negara Kesatuan RI. Setelah “Dewan” ditumpas pada awal bulan Januari 1946, kaum ulama tetap menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan KH. Akhmad Khatib tetap sebagai Residen karena pengaruhnya yang kuat diseluruh daerah Banten. Tetap bertahannya kaum ulama dijajaran Kepamongprajaan yang diikuti dengan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Agama Islam tampaknya bagi Pemerintah Pusat belum juga merupakan ancaman yang harus segera diatasi.

Pemerintah Pusat kembali terusik dan tersentak untuk menangani daerah Banten, yaitu dengan meninjaunya, setalah didaerah itu dibentuk Panitia Pembangunan Banten yang diketuai oleh Residen Akhmad Khatib dan programnya memugar kembali Kota Banten Lama berikut pelabuhannya. Pembentukan Panitia itu segera memunculkan desas-desus yang cepat beredar di masyarakat. Disebutkan bahwa upaya itu merupakan kegiatan awal dalam rangka memulihkan kembali Kesultanan Banten dengan KH.Akhmad Khatib sebagai keturunan sultan-sultan Banten, adalah orang yang paling depan yang berhak mewarisi gelar sultan. Desas desus itu muncul karena pemberitaan Radio Resmi NICA di Bandung (Merdeka, 7 Nopember 1946), yang disangkal oleh Residen Akhmad Khatib dan Wakil Ketua KNID Keresidenan Banten.

Melihat isyarat akan munculnya cita-cita kedaerahan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali mengunjungi Banten pada bulan Oktober 1946 untuk meninjau daerah itu dan menemui Residen Banten. Setelah mengetahui situasinya, Pemerintah Pusat yang tetap mengkhawatirkan perkembangan di Banten, segera melakukan tindakan-tindakan baik dibidang Politik maupun Militer.

Tindakan di Bidang Politik terutama menyangkut susunan Pamongpraja daerah itu, dampaknya telah dirasakan oleh Rakyat Banten (Wakil Ketua KNID Keresidenan Banten pada waktu mendampingi Residen Banten berkunjung ke Yogyakarta bulan Nopember 1946 menyatakan bahwa Banten membutuhkan tenaga-tenaga Intelektual yang bertanggung jawa, Merdeka, 7 November 1946 selain itu KNID Keresidenan Banten dalam sidangnya mengajukan mosi kepada yang berwajib agar dalam Pememrintahan Daerah Keresidenan Banten secepatnya diangkat orang-orang yang kuat dan pandai, Soeara Merdeka, 8 Januari 1947). Untuk membatasi ruang gerak Residen Akhmad Khatib dan membantunya dalam menjalankan Pemerintahan, pada bulan Desember 1946 diangkat Mr. Mas Joesoep Adiwinata sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Serang dan Samaoen Bakri sebagai wakil Residen Banten (Williams, 1950:306-307) Jabatan Wakil Gubernur Jawa Barat yang ditempatkan di Serang merupakan jabatan baru dan hanya ada di Keresidenan Banten, sedangkan jabatan Wakil Residen sudah ada sebelumnya. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Dzoelkarnaen Soeria Kartalegawa. Samaoen Bakri adalah orang asal Sumatra Barat yang lama tinggal di Jawa, ia menjadi sekretaris Ir. Soekarno pada masa Perang Dunia II. Selain itu, kekuasaan kaum ulama dikurangi. Mereka yang menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan secara berangsur-angsur digeser dari tempatnya digantikan oleh Pejabat Profesional yang didatangkan oleh Pemerintah Pusat. Di Bidang Militer, pada waktu yang bersamaan dikirim ke Banten. Letnan Kolonel Soekanda Bratamenggala untuk mengambil alih komando, menggantikan Kolonel KH. Syam’un yang semenjak bulan Januari 1946 merangkap sebagai Bupati Serang.

Mr. Mas Joesoep Adiwinata adalah putra Banten yang dilahirkan di Serang pada tahun 1900. Jabatan yang dipegangnya yaitu di Bidang kepamongprajaan adalah sesuai dengan pendidikan yang pernah diikuti. Sebelum belajar ilmu hukum di Sekolah Hukum di Batavia (sekarang Jakarta) yang dilanjutkan di Sekolah Tinggi Hukum di Universitas Leiden di Negeri Belanda sampai meraih gelar Meester in de Rechten (Mr.), ia belajar di sekolah pamong praja yaitu Opleiding School Voor Inlandeche Ambtenaren (OSVIA). Sebelum melanjutkan belajar ilmu hukum di negeri Belanda, ia bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan ilmu hukum. Kemudian tidak diketahui apa sebabnya ia pindah bekerja di bidang ekonomi. Ia adalah orang Pergerakan Nasional. Pada tahun 1929 di Batavia, ia mendirikan perkumpulan bernama TIRTAYASA, suatu perkumpulan bagi para intelektual Banten karena tidak puas terhadap perkumpulan Paguyuban Pasundan yang didirikan pada tahun 1913. Perkumpulan TIRTAYASA adalah perkumpulan yang menganut politik perjuangan koperasi, pada tahun 1935, ketika lahir Partai Indonesia Raya (Parindra) yang merupakan fusi dari Budi Utomo (BU) dan Persatuan Bangsa Indonesia (FBI), Tirtayasa meleburkan diri didalamnya.

Menindaklanjuti kebijakan PemerintahPusat itu, pada awal bulan Januari 1947 dikirim pegawai-pegawai Pemerintah Pusat ke Banten (Soeara Merdeka, 15 Maret 1947). Pada bulan Februari 1947 KH.TB.Abdulhalim, Bupati Pandeglang, karena permintaan sendiri. Kedudukannya digantikan oleh M.Soedibja yang sebelumnya menjabat sebagai Patih Pandeglang (Antara, 10 Februari 1947). Dalam rangka profesionalisasi, kaum ulama yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan lambat laun dipindahkan ke Instansi lain yang sesuai dengan bidang keahlian mereka, yaitu di Jawatan Agama, Jawatan Penerangan dan atau di Kantor Kabupaten untuk belajar administrasi kepamongprajaan. Selain itu , ada pula ulama yang mengundurkan diri sesudah merka merasa tidak sanggup melaksanakan pekerjaan sebagai Pamong Praja. Mereka kembali ke Profesi semula sebagai Da’i. Sebagai gantinya, tempatnya diduduki oleh meraka yang sudah berpengalaman dalam Pamong Praja.

Pemerintah makin lama makin banyak memindahkan para pejabat dari Priangan untuk bertugas di Banten, suatu kebiasaan yang membangkitkan dendam pada masa kolonial. Kehadiran kaum ulama di bidang pemerintahan pada awal masa revolusi memang betul-betul dikehendaki dan dibutuhkan oleh rakyat sehingga mereka dipatuhi. Akan tetapi, kemudian setelah mengetahui kinerja mereka, karena tidak adanya keahlian dibidang pekerjaannya, rakyat merasa dirugikan, sehingga rakyat lambat laun kecewa. Rakyat menginginkan adanya perbaikan kesejahteraan oleh karena itu mereka mengharapkan Pamong Praja yang profesional.

Kaum ulama Banten tampaknya menyadari akan peran dan kewajiban mereka yang sesungguhnya. Mereka dapat menerima dengan penuh kesadaran kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang sejalan dengan keinginan rakyat Banten. Menanggapi kebijakan itu, Panitia Pembangunan Banten berinisiatif untuk mengadakan Rapat Majelis Ulama Banten. Ketua Majelis Ulama Banten, H.Djamhari, dihadapan peserta rapat yang diadakan pada tanggal 3-4 Maret 1947 mengatakan bahwa kewajiban alim ulama adalah menjadi cahaya (nur) yang mampu menerangi tempat yang gelap. Dalam melakukan kewajibannya, ulama membimbing rakyat agar memperkuat dan melancarkan jalannya pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama Residen Banten Akhmad Khatib yang menghadiri rapat itu menegaskan peran dan tempat kaum ulama. Dikatakan bahwa dalam perjuangan setiap bangsa, para ulama adalah kaki kiri dan pemerintah dan pamongpraja adalah kaki kanannya. Jika salah satu dari kedua kaki itu lemah atau patah, picanglah jalannya pemerintahan itu. Joesoep Adiwinata, Wakil Gubernur Jawa Barat hadir dalam rapat itu. Dalam sambutannya ia menyatakan pentingnya kaum ulama dalam perjuangan (Antara, 5 Maret 1947). Lebih jauh, bahkan Majelis Ulama Banten mengirimkan sebuah mosi kepada Presiden RI, Perdana Menteri RI, Gubernur Jawa Barat dan Residen Banten yang lainnya mendesak Pemerintah Pusat agar di Banten ditempatkan pegawai-pegawai yang sesuai dengan suasana daerah itu, yaitu pegawai-pegawai yang dicintai oleh Rakyat (Antara, 10 Maret 1947). Rakyat Banten membutuhkan tenaga-tenaga ahli, seperti ahli pertanian, ahli irigasi, ahli teknik dan ahli kesehatan untuk membantu pembangunan di daerah ini yang hasilnya betul-betul ditunggu (soeara merdeka, 15 Maret 1947).

Sementara itu, pada tanggal 1 Maret 1947 didaerah ini diresmikan Pemancar Radio bernama “RADIO PERJUANGAN BANTEN” oleh Wakil Gubernur Joesoef Adiwiguna. Pemancar tersebut ditempatkan diKompleks Kantor Keresidenan Banten (Soeara Merdeka, 4 Maret 1947). Pemancar itu sangat bermanfaat, khususnya bagi Pemerintah Daerah Banten, yaitu untuk mengadakan hubungan dengan Pemerintah Pusat atau sebaliknya (Abdurahman, 1975:6). Peralatan  pemancar radio itu diterima Pemerintah Daerah Banten pada akhir tahun 1946 dari Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Peralatan itu dibawa oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Adapun pengurus Radio Perjuangan Banten adalah sebagai berikut : Ketua : Tb.Soehari Chatib, Wakil Ketua A.M.Sadeli, Teknisi antara lain : Sjadeli dan Letnan Djarot. Sebenarnya pada bulan Desember 1945 di Banten telah berdiri Pemancar Radio, atas usaha rakyat dari bantuan berbagai pihak. Tampaknya pemancar ini yang kemudian ditingkatkan dengan diterimanya Pemancar dari Pemerintah Pusat, lalu Pemancar itu diresmikan dan diberi nama Radio Perjuangan Banten.

Setelah selesai urusan dengan Pemerintah Pusat yang menata Pemerintah Daerah, Banten diusik oleh Soeria Kartalegawa sehubungan dengan Proklamasinya. Dalam suatu rapat umum di Alun-alun Bandung pada tanggal 4 Mei 1947 Kartalegawa ingin mendirikan Negara Pasundan sebagai bagian dari Federasi Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Dalam kesempatan iu Soeria Kartlegawa menyinggung daerah Banten yang akan dimasukan kedalam lingkungan negara yang akan ia dirikan itu. RA.Moehammad Moesa Soeria Kartalegawa adalah seorang bangsawan Sunda yang dilahirkan di Garut pada tahun 1897. Sebelum menjadi Bupati Garut, ia pernah menjabat sebagai Wedana dan Patih. Setelah Indonesia Merdeka, pada tanggal 20 Nopember 1946 ia mendirikan Partai Rakyat Pasundan.

Pemerintah RI menanggapi kebangkitan Partai Rakyat Pasundan (PRP) dan Proklamasi Kartalegawa dengan serentetan pernyataan yang menghukum gerakan itu. Tidak hanya Presiden Soekarno, tetapi juga tokoh-tokoh terkemuka Sunda seperti Mohammad Enoch dan keluarga mantan Bupati Bandung RAA. Wiranatakoesoemah, bahkan ibu dan anak perempuannya di Garut, semuanya berseru kepada rakyat Sunda untuk tidak menghiraukan Proklamasi itu.

Menanggapi proklamasi Soeria Kartalegawa itu segenap Partai Politik, Badan Perjuangan, wakil Jawatan Pemerintah dan Angkatan Muda di daerah Keresidenan Banten dalam rapatnya tanggal 5 Mei 1947 di Serang memutuskan menentang sekeras-kerasnya perbuatan Soeria Kartalegawa dan kawan-kawannya. Ditandaskan bahwa Rakyat Banten tetap setia kepada Pemerintah RI dan siap untuk mempertahankan Negara Kesatuan RI (Berita Indonesia, 7 Mei 1947).

MATHLAUL ANWAR (MA), suatu perkumpulan yang didirikan tahun 1914 dan bergerak di bidang Pendidikan, dalam kongresnya ke-6, yang diadakan di Menes tanggal 6-7 Mei 1947 yang dihadiri oleh 67 Cabang, menolak Gerakan Soeria Kartalegawa. Pada tahun 1947 MA mempunyai 71 Cabang dan mempunyai 167 Madrasah yang tersebar di Seluruh Banten (Antara, 9 April 1947). Dalam kesempatan itu Residen Banten KH.Akhmad Khatib antara lain mengatakan bahwa pemerintahan Soeria Kartalegawa itu tidak ada. Akhmad Khatib tidak menyukai adanya pemerintahan Sultan dan Raja di Banten, karena daerah itu tetap bersatu dengan Pemerintah RI. Dalam kesempatan itu juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Joesoep Adiwinata, mengupas proklamasi Soeria Kartalegawa yang membawa-bawa Akhmad Khatib. Ia mengabaikan apa yang dilakukan oleh Kartalegawa (Antara, 8 Mei 1947).

Terhadap Pemerintah Pusat,  Residen Akhmad Katib menyatakan sikapnya. Dalam kawatnya yang dikirimkan kepada Presiden RI, ia menyatakan sikapnya yang tegas bahwa ia memprotes keras perbuatan Soeria Kartalegawa yang telah membawa-bawa namanya dalam gerakannya. Ia menentang sekuat-kuatnya adanya monarki dan provinsialisme. Dikatakan bahwa pendirian itu adalah dasar perjuangannya selama 30 tahun lebih. Sebagai seorang Republikan ia melawan siapapun yang berideologi penjajah dan memecah belah kesatuan RI (Merdeka, 10 Mei 1947).

Rapat “raksasa” yang diadakan di alun-alun Rangkasbitung tanggal 11 Mei 1947 yang dikunjungi oleh ribuan orang dari berbagai lapisan, menentang sekeras-kerasnya tindakan Soeria Kartalegawa. Rapat menyatakan kesetiannya kepada Pemerintah RI dan Presiden Soekarno (Merdeka, 12 Mei 1947). Sementara itu, di Serang juga diadakan Rapat serupa yang juga menyatakan menentang pemecahan RI oleh Belanda. Seperti Rangkasbitung, rapat juga menyatakan berdiri di belakang Presiden Soekarno (Merdeka, 14 Mei 1947).

Usaha pembetukan Negara Pasundan oleh Soeria Kartalegawa gagal. Namun usaha itu oleh Belanda terus dilakukan dengan cara lain yaitu mengadakan konfrensi-konfrensi di Jawa Barat (Konfrensi Jawa Barat Pertama, 12-19 Oktober 1947 dan Konfrensi Jawa Barat Kedua, 15-20 Desember 1947). Dalam konfrensi tersebut, daerah Banten yang diharapkan bergabung, belum pernah mengirimkan wakilnya (Sin Po, 22 Desember 1947). Banten tidak akan mengirimkan wakilnya ke konfrensi yang tidak disetujui tujuannya itu.

Pada tanggal 13 Oktober 1947, Badan Perwakilan Rakyat (BPR) Keresidenan Banten mengirim kawat kepada Presiden Soekarno yang isinya bahwa Rakyat Banten menolak keras adanya Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dibentuk oleh Belanda. Kawat serupa dikirim juga oleh BPR Kabupaten Serang dan Kesatuan Perjuangan Nasional Banten (Antara, 13 Oktober 1947). Bersambung……………..

——————- Kembali ke Halaman Pertama ——————-

Iklan
Pos ini dipublikasikan di 01 Sejarah. Tandai permalink.

3 Balasan ke Dinamika Politik Banten pada Masa Revolusi

  1. luky berkata:

    Saya adalah seorang keturunan yang mendengar cerita dari orang tua saya bahwa KH. Khatib adalah seorang yang baik dan memiliki pandanganan yang demokratis, dimana pada saat th 44 peralihan kekuasaan dari jepang ke indonesia, daerah mauk,pasar kemis, Kampung Gandu, Kampung Perahu (satu pecinan dimana satu kampung dibantai habis tanpa memandang anak kecil, wanita, orangtua ), jayanti, dimana orang tionghoa banyak yang dibantai oleh oknum orang pribumi ,mereka melarikan diri dengan dilindungi oleh TKR dan dilindungi diwilayah serang di bawah naungan KH. Khatib , orang tionghoa diterima denga baik . Kami mengucapkan terima kasih kepada TKR dan keluarga KH Khatib, sehingga keluarga kami tetap hidup sampai dengan sekarang. Semoga Kerukunan Tetap Terjaga di Indonesia

  2. DANDAN berkata:

    saya keturuna banten kakek saya bekas wedana di pandeglang namanya Tb mimi

  3. saya ingin mengetahui apakah emir surya sumirat salah satu residen banten era pasca 1945?beliau juga dimakamkan dihalaman masjid agung banten saya ingin mengenal profilenya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s