Bupati Pandeglang sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2009


Humas – Pandeglang (30/03)

“Bupati Pandeglang sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2009

PANDEGLANG, Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2009 pada hari Selasa (30/03). Sidang Paripurna dengan Agenda mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Bupati ini, dihadiri oleh 36 Orang dari 48 orang anggota DRPD Kabupaten Pandeglang.

Dalam pemaparannya Bupati mengatakan bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2009 dipetakan kedalam 9 (sembilan) fungsi dan 29 (tiga puluh dua ) urusan pemerintahan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Fungsi Pelayanan Umum, terdiri dari 4 Urusan Pemerintahan, Fungsi Ketertiban dan  Keamanan, terdiri dari 1 Urusan Pemerintahan, Fungsi Ekonomi, terdiri Dari 12 Urusan Pemerintahan, Fungsi Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 Urusan Pemerintahan, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, terdiri dari 1 Urusan Pemerintahan, Fungsi Kesehatan, terdiri dari 2 Urusan Pemerintahan, Fungsi Pariwisata dan Budaya, terdiri dari 2  Urusan Pemerintahan, Fungsi Pendidikan, terdiri dari 2 Urusan Pemerintahan, Fungsi Perlindungan Sosial, terdiri dari 3 Urusan Pemerintahan.

Peraturan Bupati Pandeglang  Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 4 November 2009 Tentang APBD Perubahan merupakan Bentuk Legalitas Formal bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membiayai Pelaksanaan Tugas Pemerintahan di Daerah pada Tahun 2009, Adapun APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2009 terdiri atas Struktur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan rincian Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 31.755.694.027,- Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 737.819.451.735,- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 52.059.538.511,-

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun ANGGARAN 2009 terealisasi sebesar Rp. 726.291.811.153,-   yang merupakan akumulasi dari realisasi belanja OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TAK TERDUGA sesuai dengan Struktur Belanja pada pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pandeglang.

Belanja Operasi Terealisasi Sebesar Rp. 629.190.178.292,- terdiri dari BELANJA PEGAWAI terealisasi sebesar Rp. 517.452.483.619,- BELANJA BARANG terealisasi sebesar Rp. 77.266.971.111,- BELANJA BUNGA terealisasi sebesar Rp. 1.953.263.878,- BELANJA BANTUAN KEUANGAN terealisasi sebesar Rp. 22.403.737.470,- BELANJA HIBAH terealisasi sebesar Rp. 2.340.282.500,- BELANJA BANTUAN SOSIAL terealisasi sebesar Rp. 103.625.0000,- BELANJA MODAL terealisasi sebesar Rp. 103.586.322.575,- BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp.  252.500.000,- KELOMPOK PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2009 Sebesar Minus -Rp. 56.983.725.447,54,-  merupakan selisih antara REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN dengan REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN tahun 2009. Penerimaan Pembiayaan dimaksud berasal dari  SILPA Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 9.948.963.711,40,-, dan REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN sebesar Rp. 66.932.689.158,94,- diperuntukan bagi PEMENUHAN PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN  tahun terakhir kepada BANK JABAR sebesar Rp. 66.932.689.158,94,-

Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan PLAFON ANGGARAN APBD Tahun Anggaran 2009, maka distribusi komponen BELANJA LANGSUNG yang digunakan untuk membiayai SKPD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 205.659.671.362,- diserap oleh 9 FUNGSI, 29 URUSAN PEMERINTAHAN dan 118 Program. Tiga fungsi yang paling besar menyerap ANGGARAN BELANJA dari total jumlah ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SKPD keseluruhan adalah FUNGSI PENDIDIKAN sebesar 40,42%, FUNGSI PELAYANAN UMUM sebesar 21,44%,  serta FUNGSI KESEHATAN sebesar 15.29%.

Untuk Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Teknis Untuk Melaksanakan 24 Program Serta 42 Kegiatan Prioritas dengan Total Realisasi Anggaran sebesar Rp. 23.375.168.300,00,- dari Total Anggaran yang diberikan sebesar Rp. 31.261.627.000,00,-  diantara program/kegiatan tersebut adalah program yang dapat mendorong dan meningkatkan VALUE ADDED seperti Program Rice Milling Unit (RMU), Pengembangan Agroindustri Terpadu serta Pengembangan Agroindustri Perdesaan.

Beberapa Program dan Kegiatan yang sifatnya Bantuan yang sumber anggrannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, CSR seperti Pengembangan Kampung Ternak yang berlokasi di Juhut, Pengeboran Air Bersih (Islamic Relief Indonesia), Instalasi Air Minum di Sobang,  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang meskipun 2009 belum tersedia Dana  Pendampingan namun tetap bisa dilaksanakan   berkat dukungan DPRD hasil Pemilihan Umum Periode  2009 – 2014.

Sedangkan Realisasi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) yang merupakan  Selisih Lebih / Kurang antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBN/APBD selama Satu Periode Pelaporan mempunyai Nilai Cukup Besar yaitu sebesar Rp. 38.359.147.672,46 atau meningkat sebesar 25,94 % dari tahun sebelumnya. (iim-humas)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s