DPKPA Kabupaten Pandeglang laksanakan Sosialisasi Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2010


Humas – Pandeglang (24/03)

“DPKPA Kabupaten Pandeglang laksanakan Sosialisasi Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2010”

Sekretaris Daerah Kab. Pandeglang H.Endjang Sadina saat memberikan sambutan.

PANDEGLANG, Sekitar 200 orang yang terdiri dari Bendahara Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis se-Kabupaten Pandeglang ikuti Sosialisasi Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan hari Rabu dan Kamis (24-25/03) di Aula PKPRI Kabupaten Pandeglang.

Hadir dalam acara pembukaan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang H.Endjang Sadina, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang H.Parjiyo Sukarto, Inspektur Inspektorat H.Dodo Djuanda, Kepala Perwakilan BPKP-RI Provinsi DKI Jakarta II Mediiyah Indreswari serta para Kepala Dinas, PPTK dan bendahara barang se-Kabupaten Pandeglang.

”Kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan informasi keuangan yang akuntabel da terpercaya, oleh karena itu perlu didukung dengan penyelenggaraan administrasi dan pengamanan asset milik daerah dengan baik. Seperti kita ketahui Aset/Barang Milik Daerah (BMD) adalah merupakan komponen yang penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketidakberesan dalam pengelolaan Aset/BMD dapat menurunkan kualitas LKPD yang dapat mengakibatkan didiskualifikasi LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu diadakan upaya-upaya Pemerintah Daerah melaksanakan pembenahan di bidang Aset / BMD. Pelaksanaan penertiban Pengelolaan BMD yang dilaksanakan melalui Inventarisasi, penilaian dan secara bertahap sertifikasi terhadap BMD  yang perlu bukti sertifikat” demikian disampaikan Kepala DPKAD Parjiyo Sukarto disela-sela kegiatan pembukaan tersebut.

”Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMD secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, teknis maupun hukum, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan BMD yang baik dan benar” lanjutnya.

Adapun mekanisme dan prosedur Pelaksanaan Inventarisasi BMD diawali dengan tahap Persiapan yang dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang pelaksanaan Inventarisasi. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan struktur organisasi, nama-nama tim inventarisasi BMD beserta tugas-tugasnya termasuk didalamnya penunjukan kepala SKPD/Sekretaris/Kabag TU sebagai Penanggung Jawab Tim Inventarisasi yang berada di Unit nya.

Setelah Tahap Persiapan selesai dilanjutkan dengan Tahap Pelaksanaan yang meliputi Tahap Pendataan, Tahap Identifikasi, Tahap Pelaporan dan Tahap Tindak Lanjut. Tahap Pendataan dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada BMD yang telah dihitung serta mencatat hasil Inventarisasi pada kertas kerja Inventarisasi. Adapun Dokumen atau sumber  yang dilakukan dalam tahap Pendataan ini yaitu Daftar Barang dan Buku Barang, Kartu Identitas Barang, DBR dan DBL, Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan, Dokumen Kepemilikan BMD, Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan serta dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Tahap Identifikasi meliputi kegiatan Pemberian Nilai BMD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mengelompokan barang dan memberi kode barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi atas barang, pengelompokan barang-barang berdasarkan kategori kondisi serta melengkapi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dengan data awal / dokumen sumber.

Tahap Pelaporan dilakukan dengan setiap penguasa dan pemegang barang mengisi formulir KIB A untuk tanah, KIB B untuk mesin dan Peralatan, KIB C untuk Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk aset tetap lainnya, KIB F untuk Kontruksi dalam pengerjaan, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan BI  atau Buku Inventaris. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah di Inventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi, membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi, menyusun laporan hasil inventarisasi, meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMD beserta DBHI dan Berita Acara kepada Penanggung Jawab serta menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya.

Kegiatan diakhiri dengan Tahap Tindak Lanjut dengan cara membukukan dan mendaftarkan data hasil inventaris pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna, memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab, menempelkan blangko label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi. Untuk barang yang hilang atau tidak diketemukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (iim-humas)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s