Kades/Sekdes, Ketua BPD dan Ketua LPM ikuti BIMTEK


Humas – Pandeglang (18/03)

“Kades/Sekdes, Ketua BPD dan Ketua LPM ikuti BIMTEK”

PANDEGLANG, Dalam rangka menyamakan Persepsi dan Pemahaman terhadap kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa serta Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan RAPBDes Tahun 2010 serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa serta Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan RAPBDes Tahun 2010 hari Senin (22/03) di Aula Baitul Hamdi Menes.

Kegiatan yang diikuti oleh 322 orang Kepala Desa, 322 orang Sekretaris Desa, 322 orang Ketua BPD, 322 orang Ketua LPM dan 62 orang Perwakilan Kecamatan dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang ini, akan dilaksanakan dalam 2 angkatan, masing-masing selama 4 (empat) hari. Untuk angkatan I dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 Maret 2010 bertempat di Baitul Hamdi Menes. Sedangkan untuk Angkatan II direncanakan pada Minggu ke II bulan April 2010.

Kegiatan Pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi yang didampingi Sekretaris Daerah H.Endjang Sadina, Inspektur Kab. Pandeglang H.Dodo Djuanda, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa H.Umar Mansyur, Assisten Pemerintahan Utuy Setiadi,  Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Syarifudin, Kepala Bagian Hukum Amri, Kepala Bagian Humas H.Encep Suryadi dan Kepala Satpol PP. Oya Mulyadilaga.

Untuk Angkatan I yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret ini peserta berasal dari 8 Kecamatan yaitu : Kecamatan Mandalawangi, Bojong, Pagelaran, Sumur, Saketi, Koroncong, Cimanggu dan Mekarjaya dengan jumlah desa sebanyak 58 Desa dan diikuti oleh 240 orang. Sedangkan untuk hari kedua yang dilaksanakan Hari Selasa tanggal 23 Maret peserta berasal dari 8 Kecamatan meliputi kecamatan Cikeusik, Cibitung, Munjul, Cikedal, Jiput, Cisata, Banjar dan Kaduhejo dengan jumlah desa sebanyak 54 Desa dan total jumlah peserta sebanyak 220 orang. Hari ketiga yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret peserta berasalah dari 8 Kecamatan meliputi Kecamatan Cisata, Panimbang, Sukaresmi, Sobang, Cibaliung, Majasari, Labuan dan Patia dengan jumlah desa sebanyak 54 desa dan jumlah peserta 216 orang. Hari Ke-empat yang dilaksankan pada hari Kamis tanggal 25 Maret peserta berasal dari 8 Kecamatan meliputi kecamatan Cipeucang, Picung, Menes, Cadasari, Cimanuk, Angsana, Sindangresmi dan Cigeulis dengan jumlah desa sebanyak 51 Desa dan jumlah peserta 216 orang.

Secara keseluruhan untuk angkatan Pertama jumlah total peserta mencapai 892 orang terdiri atas 32 orang Sekretaris Camat, 215 orang Kepala Desa, 215 orang Sekretaris Desa, 215 orang Ketua BPD dan 215 orang Ketua LPM.

”Materi yang akan disampaikan meliputi : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Penyusunan RAPBDes, Materi Penyusunan RAPBDes Tahun 2010. Penyampaiannya akan dilaksanakan dengan metode Ceramah Kebijakan, Curah Pendapat, Diskusi dan Tanya Jawab dan Simulasi. Kegiatan kegiatan ini mudah-mudahan akan menghasilkan deskripsi lengkap tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Sumber Pendapatan Desa dan mendapatkan Inventarisasi hambatan dan masalah serta diperolehnya masukan dari peserta” demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa H.Umar Mansyur.

Sementara itu Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi dalam sambutannya mengatakan ”Dengan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (SOSBINTEK) ini diharapkan akan terjadi proses transfer pengetahuan dan sharing pengalaman, serta akan terjadi pula serangkaian interaksi yang saling mendukung dan menguatkan komitmen, sehingga nilai-nilai yang akan terjalin dalam pelaksanaan sosbintek ini seperti kedisiplinan, kerjasama, keterbukaan hendaknya terus akan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari” ujarnya.

”Otonomi Asli bermakna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif Administrasii Pemerintahan Negara. Demokratisasi bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa  harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa”lanjutnya, (iim-humas)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s