Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja Ke-60


Humas – Pandeglang (17/03)

“Upayakan Tindakan Persuasif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah”

Upacara HUT SATPOLPP KE-60 di Rangkasbitung-Lebak

PANDEGLANG, ”Saya berharap kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang bertugas di Kabupaten Pandeglang, agar tetap mengutamakan pendekatan persuasif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah. Saya juga berharap kepada masyarakat bisa mengerti tugas dan kewajiban Polisi Pamong Praja di lapangan. Sehingga masyarakat bisa menciptakan ketertiban umum sehingga kota kita menjadi lebih apik dan indah dipandang mata,” demikian disampaikan Bupati Pandeglang H.Erwan Kurttubi disela-sela Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-60 yang dipusatkan di alun-alun Kabupaten Lebak (Rangkasbitung).

Selain itu Bupati juga berharap agar seluruh anggota Satpol PP bisa memahami tugas dan fungsinya. Sehingga dalam menjalankan tugas di lapangan tidak melanggar aturan yang ada. Namun begitu ia memahami bahwa peningkatan kualitas SDM disatuannya pun memang menjadi kebutuhan pokok.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Oya Mulyadilaga senada dengan Bupati bahwa dirinya bersama seluruh Anggota Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Pandeglang akan berusaha mengedepankan tindakan persuasif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah. Selain itu, pihaknya akan terus membina hubungan dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, untuk penertiban para pedagang Satpol PP terus menjalin koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan untuk penertiban Perijinan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.

Tak jarang dalam menjalankan tugasnya, keberadaan Satpol PP justru dianggap sebagai pihak yang dimusuhi oleh masyarakat. Khususnya kelompok masyarakat dari kalangan pedagang kaki lima atau kelompok masyarakat lain yang melakukan pelanggaran ketertiban umum. Tak jarang umpatan dan cemoohan yang ditujukan kepada satuan pamong ini menjadi warna tersendiri ketika melakukan penertiban di lapangan.

SEJARAH BERDIRINYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

HUT SATPOLPP KE-60

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. (iim-humas)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s