Seminar Kebebasan mendapat akses informasi publik digelar di Pendopo Pandeglang


Humas – Pandeglang (12/03)

“Seminar Kebebasan mendapat akses informasi publik digelar di Pendopo Pandeglang”

Seminar Kebebasan mendapat akses informasi publik

PANDEGLANG, Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan dengan mudah ditindas oleh pihak lain. Informasi menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang hendak mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Good Public Governance (GPG), artinya ada kepastian hukum, transparan, akuntabilitas, dan profesional. GPG harus menegakkan kepastian hukum, seperti melakukan tindakan konkret dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Demikian materi yang bisa dipetik dari acara Seminar ”Kebebasan mendapat akses informasi Publik” yang berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang digagas oleh Pusat Kajian dan Advokasi Komunitas Muda 23 (PUSAKA KM 23) bersama Pengurus Cabang PMII Kabupaten Pandeglang, BEM Staisman dan GP Ansor Pandeglang yang digelar di Pendopo Kabupaten Pandeglang hari Jum’at (12/03).

Acara yang dihadiri oleh puluhan anak-anak muda dari berbagai organisasi kepemudaan ini dihadiri pula oleh Assisten Bidang Pemerintahan Utuy Setiadi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariah Daerah Kabupaten Pandeglang Mohammad Amri. Sedangkan pembicara utama menampilkan Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center  Konsolidasi Masyarakat Sipil Padegelang.

”Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-­undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.”

”Agenda reformasi menyangkut tiga hal utama, yaitu demokratisasi, penegakan supremasi hukum dan transparansi. Terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP merupakan wujud dari upaya bangsa Indonesia untuk merealisasikan salah satu agenda reformasi, yaitu transparansi” demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusaka KM 23 Zaenal Abidin saat memberikan sambutannya.

Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center Konsolidasi Masyarakat Sipil Padegelang yang membawakan topik Strategi Advokasi Anggaran Berbasis UU KIP dan Mekanisme Permintaan Informasi dan  Mekanisme Komplain, dalam penjelasannya mengemukakan bahwa Penting Implementasi UU KIP Bagi Masyarakat Sipil adalah untuk mencegah terjadinya Monopoli informasi oleh penyelenggara negara. Ketika Monopoli Informasi ini terjadi maka Implikasinya adalah kebijakan-kebijakan anggaran yang ditelorkan para penyelenggara negara tidak transparan, serta mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat  sehingga proses penganggaran Top Down, tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain itu  KKN akan semakin menggurita, sehingga layanan publik terlantar, Hal ini disebabkan karena lemahnya kesadaran masyarakat menggunakan hak-hak dalam proses kebijakan publik dan  anggaran (Informasi, Partisipasi, manfaat, dan Kontrol). Oleh karena itu terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah untuk mendorong akuntabilitas penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yuduikatif  dan badan publik lainnya) dalam menyelenggarakan pemerintahan jelasnya.

”Masyarakat pada dasarnya mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang didasarkan pada prinsip cepat,  tepat waktu & biaya ringan terhadap badan-badan publik (eksekutif, legislatif, yudikatif). Apabila Permintaan Informasi di tolak oleh badan publik Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat dan pengelola informasi dan dokumentasi. Mis; tidak ada tanggapan, biaya yang tidak wajar, melebihi batas wakru yang ditentukan. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja. Paling lambat 30 hari kerja atasan pejabat memberika tanggapan atas keberatan yang diajukan desertai alasan tertulis disertai tanggapan. Apabila alasan dan tanggapan oleh atasan badan publik dalam proses keberatan tidak memuaskan  maka pemohon dapat mengajukan ke komisi informasi palng lambat 14 hari jam kerja setelah diterima tanggapan yang tidak memuaskan dari atasan pejabat.” sambunya. (iim-humas)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s