DPRD Kabupaten Pandeglang Gelar Sidang Paripurna


Humas – Pandeglang (01/03)

“DPRD Kabupaten Pandeglang Gelar Sidang Paripurna”

Suasana Sidang Paripurna

PANDEGLANG, DPRD Kabupaten Pandeglang gelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses I Masa Persidangan Tahun 2010 dan Penyampaian Laporan Pansus CPNS Formasi Tahun 2009, hari Senin (01/03) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pandeglang. Sidang yang dihadiri oleh Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi, Unsur Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pandeglang, Sekretaris Daerah H.Endjang Sadina beserta jajaran perangkat daerah, Tokoh Masyarakat, LSM dan undangan lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Masa Reses 1 (pertama) Tahun Persidangan 2010 para anggota mengadakan kegiatan temu wicara dengan aparatur kecamatan, aparatur Desa/Kelurahan maupun dengan masyarakat yang ada dilingkungan kecamatan tersebut. Hal ini guna mendapat data yang representatif sebagai bahan yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan masa resesnya anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi beberapa kelompok yang didasarkan kepada Daerah Pemilihan (DAPIL). Untuk Dapil I terdiri dari 8 anggota yang bertugas di 6 kecamatan yaitu Pandeglang, Kaduhejo, Cadasari, Karangtanjung, Koroncong dan Majasari. Sedangkan untuk DAPIL II yang terdiri dari 7 anggota bertugas di 5 Kecamatan yaitu Mandalawangi, Mekarjaya, Cipeucang, Banjar dan Cimanuk.

Dapil III yang terdiri dari 8 anggota bertugas di 6 Kecamatan yaitu Saketi, Cisata, Menes, Pulosari, Cikedal dan Jiput. Dapil IV terdiri dari 8 anggota bertugas di kecamatan Labuan, Carita, Patia, Pagelaran dan Sukaresmi. Dapil V yang terdiri dari 8 anggota bertugas di kecamatan Cikeusik, Angsana, Munjul, Sindangresmi, Picung dan Bojong. Dan yang terakhir adalah Dapil VI terdiri dari 9 anggota bertugas di kecamatan Sumur, Cibitung, Cimanggu, Cibaliung, Cigeulis, Sobang dan Panimbang.

Sedangkan untuk Panitia Khusus yang hari ini menyampaikan laporannya terdiri dari 25 anggota yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Roni Bahroni sebagai Koordinator dan ketua Pansusnya diketuai oleh Yadi Murodi dengan Wakil Ketua Ilma Fatwa dan Sekretaris Maman Lukman.

Pansus CPNS Tahun 2009 sendiri dibentuk sebagai respon dari  banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2009, dengan jumlah pendaftar sebanyak 7059 dan yang lolos seleksi administrasi berjumlah 5000 orang sedangkan Pemerintah Daerah memperoleh kuota 290 orang dan terisi hanya 281 orang sisanya 9 formasi tidak terisi. Oleh karena itu Pansus ini dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam seleksi penerimaan CPNS tersebut agar publik dapat mengetahui dan memperoleh kepastian informasi dalam pelaksanaan CPNS di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2009 dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) CPNS DPRD Kabupaten Pandeglang yang beranggotakan 21 orang ditambah 4 orang Pimpinan DPRD sebagai Koordinator dan Pengarah.

Dalam kesimpulannya Pansus CPNS DPRD menilai tidak ada temuan yang mengarah pada suatu bentuk pelanggaran yang signifikan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Pandeglang, kesimpulan tersebut menurut Pansus didasarkan kepada : 1) Dari kotak pengaduan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat dan dibuka dari tanggal 4 sampai dengan 8 Desember 2009, hanya ada satu surat masuk yaitu dari Forum Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Kabupaten Pandeglang yang meminta Print Out hasil CPNS. 2) Tidak ada pengaduan dan laporan masyarakat yang menyatakan adanya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Pandeglang. 3) Informasi yang berkembang di masyarakat tidak dapat dibuktikan karena tidak ada satupun masyarakat yang bersedia memberikan pernyataan baik dalam bentuk lisan (rekaman) atau tulisan (surat) yang menyatakan, melihat dan menyaksikan adanya bentuk pelanggaran dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Pandeglang. (iim-humas)

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s