Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara PT PLN (Persero) 2 Banten mulai dibahas


Humas – Pandeglang (03/02)

PRESS REALESE :

Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara PT PLN (Persero) 2 Banten mulai dibahas

Pelabuhan Khusus Batu Bara PLTU 2 Banten

PANDEGLANG, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No. 61 Tahun 2009  Tentang Kepelabuhan Pasal 20 Ayat 1 Setiap Pelabuhan Wajib Memiliki Rencana Induk Pelabuhan, Pasal 28 Ayat 2 Menteri dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf “a” harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu Pihak PT PLN Persero memandang perlu untuk mengadakan Rapat Pembahasan Permohonan Rekomendasi Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara  PT PLN (Persero) 2 Banten di Operation Room (Oproom 3) hari Rabu (03/02).

“Tujuan pembahasan Permohonan Rekomendasi Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara  PT PLN (Persero) 2 Banten ini adalah untuk mewujudkan keselarasan rencana pengembangan dengan kebijakan pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah, memberikan arahan pengembangan pelabuhan dimasa datang, Optimalisasi pemanfaatan ruang, dan menintegrasikan sistem transportasi lokal, regional dan nasional” demikian penjelasan Kepala Dinas Tata Ruang Ir. D. Hasahatan.

Rencana Induk yang dibuat harus meliputi Tata Ruang Perairan dan Tata Ruang Daratan dengan tetap memperhatikan aspek dan parameter kondisi alam, pola operasional, Jenis fasilitas dan peralatan serta jenis cargo yang ditangani; Fleksibilitas guna pengembangan dan Aspek lingkungan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka sebagian wilayah di Provinsi Banten masuk dalam Kawasan Tertentu yaitu kawasan Industri Cilegon, Kawasan Tangerang dalam lingkup JABODETABEK yang dikategorikan kawasan cepat tumbuh sedangkan Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang nasional memberikan pengaruh terhadap penataan RTRWN dan Pelabuhan Bojonegara merupakan pelabuhan internasional yang merupakan satu kesatuan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Keberadaan Selat Sunda menjadi jalur perlintasan internasional Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan strategis strategis bagi pertahanan dan keamanan nasional.

“Untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang  dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Tujuan Wisata dan Daerah Agribisnis maka sudah selayaknya harus dilakukan pembangunan dan pengembangan secara optimal terutama di sektor Kepariwisataan dan pertanian. Tentunya dalam melaksanakan Pembangunan sudah pasti akan menghadapi beberapa kendala dari sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Kabupaten Pandeglang, salah satunya adalah keberadaan Ketenagalistrikan. Karena dengan keberadaan ketenagalistrikan khususnya di kabupaten Pandeglang akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam turut memajukan kesejateraan, mencerdaskan kehidupan serta meningkatkan perekonomian” demikian disampaikan Bupati saat membuka acara Rapat tersebut.

“Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat mendukung terhadap keberadaan Pelabuhan Khusus Batu Bara PT. PLN (Persero) PLTU 2 Banten, akan menjadi titik awal untuk mencukupi kebutuhan pasokan listrik baik untuk tingkat lokal (kabupaten), regional bahkan nasional dalam rangka Program 10.000 MW dan lebih khusus untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa-Bali. Untuk tertibnya pemanfaatan ruang di Kabupaten Pandeglang, maka penempatan lokasi pembangunan di Pelabuhan Khusus Batubara PT. PLN (Persero) PLTU 2 Banten yang berlokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, tentunya harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang RTRK Labuan” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Pandeglang Ir. D. Hasahatan mengatakan “Sebelum Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sudah selayaknya dibahas terlebih dahulu, agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat memenuhi persyaratan tuntutan Pemanfaatan Pelabuhan tersebut baik secara teknis maupun non teknis dan diharapkan tidak menyalahi Peraturan yang berlaku” ujarnya.

“Referensi penetapan lokasi untuk pembangunan Pelabuhan Khusus PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten di Desa Sukamaju Kecamatan labuan Pandeglang ini harus tetap berpedoman kepada Perda No. 5 tahun 2004 tentang RTRW dan Perda No. 19 tahun 2001 Tentang RTRK Labuan. Perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemilik tanah maupun kepada masyarakat setempat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan Pengadaan Tanah harus berpedoman kepada Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 tahun 2006. Sementara itu untuk pelaksanaannya harus tetap dilakukan koordinasi dengan intensif antara Aparat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Aparat Pemerintah Provinsi Banten yang ditunjuk guna memantau kegiatan dilapangan” lanjutnya. (iim-humas)

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s