Pembinaan Pegawai di BPPT


Humas – Pandeglang (02/02)

PRESS RELEASE :
“Pembinaan Pegawai di BPPT”

Pegawai saat Pengarahan Bupati

PANDEGLANG, “Saya tidak akan menggunakan pendekatan politis dalam menempatkan seorang PNS dalam jabatannya, karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun mempunyai tiga peran Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS dan Ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. Saya tidak akan memobilisasi Pegawai dalam pencalonan saya menjadi Bakal Calon Bupati Pandeglang 2010-2015” demikian yang disampaikan Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi pada saat memberikan pengarahan pada kegiatan Pembinaan Pegawai di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pandeglang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu H. Djadja Sudardja, Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat H. TB. Sudrajat, Sekretaris BPPT, para Kepala Bidang, PNS, TKK dan TKS dilingkungan BPPT.

“Reformasi birokrasi juga tidak terlepas kaitannya dengan hukum karena hukum dapat dikaji dan dipahami melalui berbagai pendekatan (approach), misalnya melalui pendekatan politik, budaya, sosiologi, pendekatan sistem dan sebagainya, pendekatan manakah yang akan dipergunakan adalah tergantung pada kepentingan analisis. Fakta menunjukkan bahwa aparatur pemerintah khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam birokrasi pemerintah belum dapat memenuhi tuntutan tersebut. Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan swasta kepada pemerintah merupakan indikasi belum terlaksananya fungsi manajemen pemerintahan secara benar. Dengan kata lain, bahwa berbagai tuntutan perubahan tersebut membawa konsekuensi perubahan terhadap posisi, peran dan sikap prilaku birokrasi pemerintah” paparnya.

“Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan agar kebijakan netralitas PNS dapat diimplementasikan adalah dengan terus meningkatkan pemahaman kepada PNS, Kewenangan kepegawaian di Pemda Pandeglang akan lebih dioptimalkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi manajemen PNS daerah. Kemudian akan segera dilakukan pola pengembangan PNS pada setiap Instansi Pemerintah dengan memperhatikan adanya unsur pembinaan” lanjutnya. (iim-humas).

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s