Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Prov. Banten


Humas – Pandeglang (27/01)

PRESS REALESE :

“KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPRD PROVINSI BANTEN”

PANDEGLANG, Untuk mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjelang pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang, Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pemilukada di Pendopo Kabupaten Pandeglang Hari Rabu (27/01).

Rombongan yang dipimpin Upiadi Muslih ini diterima oleh Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi, Sekretaris Daerah H.Endjang Sadina, Assisten III Bidang Administrasi Umum Tb Sudrajat, Ketua Bappeda Kab. Pandeglang Aah Wahid Maulany, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Budi Prakoso, Para Kepala Dinas/Badan dan Kantor.

“Kedatangan kami di Pandeglang adalah untuk mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjelang pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang, dalam rapat awal yang dilaksanakan dengan Kesbangpol Provinsi dan KPUD Kabupaten Pandeglang, telah disepakati bahwa Komisi I DPRD Provinsi Banten siap untuk memfasilitasi kekurangan anggaran pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang, dengan mengeluarkan Nota Komisi I ke Gubernur Provinsi Banten guna memenuhi kekurangan anggaran yang saat ini dialami oleh KPU Kabupaten Pandeglang” demikian sambutan pengantar yang disampaikan oleh Ketua Komisi I Upiadi Muslih.

“Kami tidak mengharapkan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang terjadi hambatan apalagi sampai diundur, karena hal ini akan mengganggu laju pembangunan di Pandeglang dan kondusifitas didaerah ini” paparnya.

Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi dalam sambutannya mengatakan bahwa Keterbatasan serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran pelaksanaan Pemilukada kali ini tidak bisa dihindari, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Tapi kami akan berusaha keras agar pelaksanaan Pemilukada dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ujarnya.

“Saya berharap dengan anggaran yang sangat terbatas ini, Pemilukada di Kabupaten Pandeglang masih bisa tetap dilaksanakan, oleh karena itu saya meminta kepada semua elemen yang terkait dalam pelaksanaannya agar tetap bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab” paparnya.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Budi Prakoso dalam pemaparannya mengatakan bahwa berdasarkan permintaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Bulan Juni 2009 telah mengajukan rencana anggaran sebesar 26 Miliar untuk anggaran pelaksanaan Pemilukada satu putaran, angka ini merupakan asumsi perhitungan KPU yang belum melalui proses Rasionalisasi. Dan asumsi ini di Bulan Nopember 2009 mengalami perubahan dari 26 Miliar menjadi 34,4 Miliar dikarenakan banyak sekali aturan-aturan dan payung hukum pelaksanaan Pemilukada muncul dibulan ini, dan ini menuntut KPU untuk melakukan Revisi terhadap usulan 26 Miliar menjadi 34,4 Miliar. Pada Rapat Paripurna yang menetapkan APBD Kabupaten Pandeglang muncul angka 15 Miliar, hal ini menuntut KPU untuk terus membahas masalah ini dengan pihak Legislatif maupun Eksekutif. Terakhir muncul angka 13,5 miliar. Angka ini tentunya memaksa KPU untuk memangkas beberapa mata anggaran, diantaranya KPU harus menghilangkan 15 Tahapan kegiatan Pemilukada guna memenuhi keterbatasan anggaran ini, disamping itu dengan anggaran 13,5 Miliar KPU harus meniadakan adanya Calon Independen, Ini adalah hal terberat yang harus dialami oleh KPU karena Masyarakat akan mengkritisi Kinerja KPU, ketika calon-calon Independen tidak diakomodir oleh KPU paparnya.

“Pada dasarnya kami tidak meminta anggaran tambahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, karena berdasarkan pertemuan kami yang difasilitasi Kesbangpol Provinsi Banten dan Komisi I DPRD Provinsi Banten kami telah mendapatkan titik temu. Komisi I DPRD Provinsi Banten bersedia membantu KPU Pandeglang dengan membuatkan Nota Komisi yang akan disampaikan kepada Gubernur Banten guna memperoleh anggaran tambahan dari APBD Provinsi Banten. Hasil pertemuan ini kami tindaklanjuti dengan membentuk Tim Kecil yang keanggotaanya tidak melibatkan anggota KPU dengan harapan akan muncul angka-angka yang rasional dan tidak memiliki muatan kepentingan. Hasil tim ini kemudian memunculkan angka 24,5 Miliar, tim ini bersepakat untuk menggunakan Standar HPS Lokal daripada Standar HPS yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan” ujarnya.

Diakhir acara Upiadi Muslih berjanji akan terus menerus membantu KPU agar pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan sebagaimana mestinya. (iim-humas)

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s